Pemprov DKI Bakal Evaluasi Rumah DP 0 Rupiah Buntut Dijadikan Kosan, Ini Gantinya
- FB Anies Baswedan
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengevaluasi program mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu hunian DP Rp 0. Adapun evaluasi tersebut lantaran salah satu hunian DP Rp 0 sempat dijadikan kos-kosan di daerah Jakarta Timur.
Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, mengatakan dalam rangka evaluasi itu, pihaknya akan mengubah hunian DP Rp 0 menjadi hunian milik terjangkau.
"Kita evaluasi lagi nanti lah ya semua, tapi program hunian terjangkau tidak terbebani APBD. Bayangkan dari setiap rusunawa yang disubsidi yang memang sudah tidak layak, kalau nggak ada solusi gimana? Ya ini solusinya hunian milik terjangkau," ujar Retno saat dihubungi, Rabu, 12 Juli 2023.
Ilustrasi Proyek pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
Retno juga mendengar masukan dari salah satu anggota DPRD lain yang menyebut pengalihan hunian DP Rp 0 menjadi Rusunawa. Menurut dia, Rusunawa khusus untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan hunian milik terjangkau yang nantinya menggantikan DP Rp 0 diperuntukan bagi masyarakat yang satu level lebih mampu.
"Hunian terjangkau justru alternatif ketika warga kan, sudah saya sampaikan kalau rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi. Jadi sebenernya rusunawa inkubasi. Kita harap ketika sudah mampu, mandiri, dia akan jadi punya rusun milik. Ini kita tawarkan, kita punya hunian milik terjangkau," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) telah meminta klarifikasi pemilik rumah DP Rp0 yang dijadikan indekos di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum mengatakan pemiliknya terkendala kondisi keuangan karena terkena PHK.
Oleh sebab itu, sang istri memasarkan rumah DP Rp0 itu sebagai kos-kosan. "Saudara H selaku kepala rumah tangga terkena PHK yang berpengaruh kepada penghasilan keluarganya, sehingga merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sedangkan penghasilan istrinya terkena auto debet cicilan KPR di setiap bulannya," kata Retno dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 24 Juni 2023.
Retno mengatakan, H terkena PHK sejak bulan Maret 2023. Meski begitu, H mengakui kesalahan istrinya karena telah menyewakan hunian DP Rp0 itu.
"H mengakui kesalahan sebagai karena telah melakukan pemasaran unit huniannya untuk digunakan sebagai hunian sewa/kost yang di-upload sejak tanggal 16 Juni 2023," ucap dia.
"Dikarenakan kebutuhan biaya hidup yang makin besar, membuat yang bersangkutan berniat mengontrakkan unit hunian tersebut kepada pihak lain yang dipasarkan melalui sosmed guna mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya," ujarnya.
Dengan demikian, kata Retno, DPRKP tidak dapat memberikan sanksi administrasi kepada PM dikarenakan sudah tidak sanggup untuk kembali menempati huniannya, dan akan menunggu surat tembusan dari yang bersangkutan untuk dikoordinasikan lebih lanjut kepada Bank DKI dan Perumda Sarana Jaya selaku developer akan proses buyback guarantee atas hunian tersebut.
