Elite Gerindra Desak Pemprov DKI Bangun SMP-SMA Baru hingga Rehab Sekolah Lama

Ilustrasi belajar mengajar di sekolah dasar.
Sumber :
  • Benq

Jakarta – Partai Gerindra menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu menambah fasilitas sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal itu disampaikan langsung anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, Nurhasan dalam rapat paripurna, Rabu, 13 September 2023.

Zulhas: Prabowo Dicintai Rakyat karena Ingin Melayani yang Kelaparan Lewat Makan Siang Gratis

"Masalah pemerataan kesempatan dalam layanan pendidikan yang selalu menjadi gugatan warga Jakarta. Seperti, kurangnya jumlah SMA/SMK yang dikelola pemerintah masih belum dapat menampung anak-anak, warga Jakarta," ucap Nurhasan. 

Nurhasan lantas menyoroti data kepadatan penduduk di beberapa kecamatan di Jakarta, seperti Pancoran, Cakung hingga Penjaringan. Sekolah di beberapa kecamatan itu terbilang tak sesuai dengan jumlah anak-anak yang ada.

Bentuk Nilai Moral dan Budi Pekerti, Kepala Sekolah dan Guru Binaan Ikut Seminar Motivasi

Ilustrasi sekolah.

Photo :
  • VIVA/ Andrew Tito

"Di beberapa kecamatan yang padat penduduk seperti di Pancoran Jakarta Selatan, Cakung Jakarta Timur, Penjaringan Jakarta Utara, Palmerah Jakarta Barat bahkan di Kepulauan Seribu kekurangan jumlah SMP, SMA dan SMK," kata dia.

Bakal Turun Tangan Tertibkan Jukir Liar di Jakarta, Kombes Latif: Kalau Maksa Itu Pidana

"Mestinya harus dibangun sekolah baru yang sesuai dengan kebutuhan, luas daerah dan kepadatan penduduk," sambung Nurhasan. 

Nurhasan berharap, Pemprov DKI dapat mendengar dan mulai mengalokasikan anggaran guna menambah fasilitas sekolah maupun ruang kelas. 

Tak hanya itu, Nurhasan juga ingin Pemprov DKI segera melakukan rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang tak lagi layak. Ia tidak ingin, sekolah tak layak itu kemudian ambruk hingga melukai para siswa-siswi dan mengganggu proses belajar-mengajar.

"Disegerakan melakukan rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta agar tidak ambruk. Karena bakal mencederai siswa-siswi atau mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK yang masuk daftar rehabilitasi total tapi terhenti karena pandemi Covid-19," pungkas Nurhasan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya