MUI: Ziarah Kubur Mbah Priok Menyimpang

Santri Gunakan Senjata Tajam Cegah Penggusuran Makam Mbah Priok
Santri Gunakan Senjata Tajam Cegah Penggusuran Makam Mbah Priok
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta menemukan praktik menyimpang dalam ziarah makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara. MUI menyatakan akan meluruskan soal ini.

"Ada penyimpangan dalam ibadah yang mengarah pada perbuatan syirik," kata Ketua MUI DKI Jakarta Ma'ruf Amien usai konferensi pers di Islamic Center, Koja, Jakarta, Senin 9 Agustus 2010.

Menurut Ma'ruf pihaknya tidak akan mengeluarkan fatwa untuk melarang berziarah atau seluruh kegiatan yang dilakukan para peziarah. "Fatwa itu melarang perbuatan yang menyimpang saja," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, fatwa itu salah satu rekomendasi dari tim pengkaji kasus makam setelah menemukan ada beberapa kegiatan dalam ziarah yang tidak sesuai syariat Islam. Ketua Tim Pengkaji Syafi'i Mufid mengungkapkan, pihaknya menemukan perbuatan aneh yang diwajibkan oleh pengelola di makam Mbah Priok, misalnya peziarah harus berpakaian serba putih, tidak boleh bercelana panjang, dan meninggalkan makam harus dengan berjalan mundur.

Selain itu, tambah Syafi'i, peziarah meyakini air mineral yang dibawa ke makam bisa membawa berkah, bahkan disamakan dengan air zamzam.

Kajian juga menemukan beberapa materi ceramah para peziarah yang menyimpang dari syariat Islam, seperti adanya anggapan, bahwa  Mbah Priok akan hadir dan kembali ke dunia bersama kita, minum kopi dan makan bersama kita. Bahkan nanti kalau kita mati akan dijemput oleh Habib Hasan dan Rasulullah SAW.

"Perbuatan dan anggapan para peziarah yang dikondisikan oleh pengelola, harus diluruskan. Dirasa penting mengeluarkan fatwa untuk menyudahi kesalahan itu," kata Syafi'i.

Sebelumnya juga MUI melansir makam Mbah Priok sebenarnya berada di Semper, bukan di Koja. Selain itu, Mbah Priok bukanlah ulama yang menyebarkan Islam di Jakarta. Mbah Priok hanyalah seorang saleh yang keburu meninggal sebelum sempat tinggal di Jakarta.

Laporan Arnes Ritonga