- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa tidak mempermasalahkan konsep dan solusi mengatasi kemacetan yang dipilih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencontek dari negara lain.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengakui konsep mengatasi kemacetan di Jakarta banyak menjiplak dari Singapura. Mulai dari perencanaan pembatasan dengan stiker, Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, dan pembatasan kendaraan melalui pelat nomor genap ganjil. Berhasilnya sistem itu di negara itu, menjadikan alasan Pemrov DKI Jakarta menirunya.
"Kalau memang kebijakan itu berhasil di negara lainnya, tidak ada salahnya untuk meniru dan mencobanya. Asalkan kebijakan itu tidak merugikan masyarakat," kata Royke Lumowa di Jakarta, Senin 4 Juli 2011.
Menurut Royke, setiap konsep kemacetan harus melewati kajian terlebih dahulu. Selain itu, diperlukan referensi dari negara lain yang terlebih dahulu melakukan konsep itu. "Dari pada terlalu lama memikirkan konsep, sementara kemacetan semakin parah, lebih baik yang sudah terbukti berhasil, konsepnya diadopsi," tegas dia.
Lalu apakah pemerintah DKI berani melakukan pembatasan kendaraan dengan cara membebani biaya administrasi yang cukup mahal bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi? "Ya ke depannya harus seperti itu, karena di negera-negera lain sudah diberlakukan dan terbukti berhasil," kata dia.
Seperti diketahui, warga Singapura yang memiliki kendaraan pribadi dipandang menjadi suatu hal yang luar biasa. Itu masuk di akal mengingat sulitnya warga untuk memiliki kendaraan di negara itu.
Bukan hanya sekedar jumlahnya dibatasi namun untuk memiliki kendaraan pun mereka harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Bahkan tidak tanggung-tanggung, untuk memperoleh sertifikasi kepemilikan kendaraan warga bersangkutan harus mengeluarkan hampir seharga mobil yang dibeli.
Pemiliki kendaraan diwajibkan membayarkan administrasi sebesar 38.889 Dollar Singapura atau setara dengan Rp271 juta Maka jika dikalkulasikan biaya administrasi yang wajib dibayarkan setara dengan harga kendaraan baru.
Besaran adiministrasi tersebut disesuaikan dengan kategori besaran CC masing kendaraan. Jika CC-nya makin besar maka administrasi sertifikasi kepemilikan kendaraan akan semakin besar. Contohnya kendaraan yang memiliki CC lebih dari 1.600 maka pemohon harus mengeluarkan uangnya sebesar 59.301 Dollar Singapura atau setara dengan Rp413 Juta.
Uang yang dikeluarkan semakin terasa mahal, mengingat sertifikasi hak kepemilikan kendaraan ini hanya berlaku selama 10 tahun. Jika masa berlaku surat ini usai maka yang bersangkutan harus kembali melakukan pengurusan perizinan kendaraan yang baru. (eh)
5 Rekomendasi Makanan untuk Ibu Menyusui Agar ASI Lancar
Menjaga keseimbangan nutrisi dan asupan makanan sangat penting bagi ibu menyusui. Karena kualitas dan kuantitas ASI (Air Susu Ibu) dapat dipengaruhi beberapa faktor.
