- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritisi program mudik gratis yang diadakan sejumlah perusahaan besar di Jakarta. Selain hanya untuk promosi, cara ini dinilai hanya bersifat sementara.
"Program mudik gratis menunjukkan kegagalan pembinaan transportasi darat kita," ujar Danang.
Danang mengakui, inisiatif pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan fasilitas untuk pemudik secara gratis memang menolong masyarakat. Tapi hal ini bukan solusi jangka panjang untuk memperbaiki budaya masyarakat yang kerap mengabaikan keselamatan bertransportasi. "Hanya merupakan pemecahan yang bersifat ad-hoc dan mengandung unsur promosi," katanya lagi.
Karena itu, menurut MTI, pemerintah perlu membuat peraturan bahwa mudik gratis yang dilakukan pengusaha swasta itu disalurkan dengan memanfaatkan bus yang selama ini melayani penumpang dalam trayek. Cara yang di lakukan, kata Danang, bisa dengan memberikan voucher gratis bagi pemudik.
"Menggunakan voucher gratis untuk naik bus reguler yang dipesan di terminal, sehingga makna transportasinya lebih terasa dari pada seremonialnya," ujar Danang
Kemudian menurutnya lagi, dengan memanfaatkan bus reguler untuk layani mudik lebaran secara gratis, maka akan terjadi saling memberi bantuan antara pengusaha dengan pengusaha bus. "Di satu sisi bus reguler tetap dapat penumpang, dan di sisi lain peran pemerintah untuk membina angkutan dapat berjalan baik," ujar Danang.
Sekjen MTI, Ellen.S. W Tangkudung mengatakan, para pengusaha jug diharapkan tidak memberikan fasilitas mudik gratis untuk pemberangkatan saja, tapi juga kepulangan. "Ketika berangkat dibayarin, tapi pulangnya tidak, maka yang timbul arus pulang jauh lebih besar di banding pemberangkatan," ujar Ellen