- Reuters/Beawiharta
VIVAnews - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berharap bisa secepatnya menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang untuk menampung sampah dari kota Bekasi.
Harapan ini mengemuka setelah Pemkot Bekasi dan pengelola TPST Bantar Gebang belum kunjung mencapai kesepakatan tentang besaran biaya retribusi yang harus dibayar. Selama ini, Pemprov DKI yang memiliki lahan telah membayar retribusi sebesar Rp10 ribu per ton. Namun, Pemkot Bekasi mengajukan biaya yang jauh lebih murah, hanya Rp 3 ribu per ton.
"Besaran biaya itulah yang masih kami negosiasikan," ujar Rekson Sitorus, Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, selaku pengelola TPST Bantar Gebang, Selasa, 20 Desember 2011.
Rekson menyatakan masalah itu harus dibahas bersama Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik lahan. "Kami tidak bisa sepihak menentukan besaran kewajiban Bekasi itu," kata dia.
Disinggung mengenai pertemuan Pemkot Bekasi pada Senin, 19 Desember 2011 kemarin, Rekson mengatakan pembahasan masih seputar rencana pengajuan pembuangan sampah Bekasi ke TPST Bantar Gebang.
Sementara itu, Plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya saat ini masih memanfaatkan lahan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. Namun, karena area seluas 10 hektare tersebut sudah tak mampu menampung sampah lagi, Pemkot harus segera mencari solusi lain untuk mengatasi tumpukan sampah di Bekasi.
"Sementara untuk membuang sampah, kami akan pinjam lahan milik DKI di TPST Bantar Gebang," kata Rahmat. "Kami pun harus bayar, karena lahan tersebut bukan milik Pemkot Bekasi."
Saat ini, sampah dari warga di seputar Bekasi mencapai 510 ton per hari. Dari jumlah itu, sampah yang bisa diangkut Pemkot Bekasi dalam beberapa bulan terakhir hanya sebanyak 400 ton. Sisanya, sebanyak 110 ton, terpaksa dilempar ke tempat pembuangan liar atau dibiarkan menumpuk di pinggir jalan. (Laporan: Erik Hamzah, Bekasi | kd)
Meningkatkan Literasi Digital di Wilayah Timur, Langkah Menuju Pendidikan Merata
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong pelaksanaan workshop daring yang berfokus pada pelatihan Literasi Digital di sektor pendidikan.
