VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI akan mempercepat penunjukkan konsultan desain engineering proyek sistem transportasi masal atau Mass Rapid Transportation (MRT). Dengan demikian pengerjaan konstruksi bangunan bisa segera dimulai.
"Kita akan rapatkan bulan depan saat pertemuan dengan Departemen Perhubungan," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 15 Oktober 2008.
Penunjukkan konsultan desain engineering adalah tanggung jawab Departemen Perhubungan. Awalnya Departemen Perhubungan janji akan menyelesaikannya Juni 2008. Molor menjadi November 2008, dan akhirnya tak dapat memberi kepastian.
"Molornya ini menjadi penghambat Pemprov DKI melakukan pengerjaan awal konstruksi bangunan MRT," ujar Fauzi.
Untuk mempercepat proses, Fauzi Bowo berniat mengajukan opsi membuat payung hukum yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden. Ini juga sebagai jaminan agar proyek bisa berjalan meski pemerintahan berganti.
Fauzi berpendapat proyek ini bukan hanya kepentingan Jakarta. Secara nasional juga memiliki bobot nasional sangat tinggi. Dia membayangkan jika proyek ini cepat terlaksana berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. "Jangan dilihat fisik transportasi saja," ujarnya.
Sistem transportasi massal di Jakarta akan dibangun mulai Lebak Bulus hingga Stasiun Dukuh Atas, sepanjang 14 kilometer. Total biaya US$ 800 juta berasal dari pinjaman kepada Japan Bank for International Corporation. Pengembalian ditanggung pemerintah pusat 42 persen dan Pemerintah Provinsi DKI 58 persen.
Presiden WAML dan Menkumham Bertemu, Bahas Hak Kesehatan Narapidana
Menkumham Yasonna Laoly bertemu dengan Presiden WAML Roy Beran di kantor Kemenkumham. Sejumlah isu banyak diperbicarakan.
