Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji kepala daerah. Kalau perlu dinaikkan dengan sangat tinggi, namun disertai tanggung jawab yang tinggi pula.Ahok - demikian sapaan akrab Wakil Gubernur - secara berseloroh berandai-andai jika dia menjadi presiden pasti akan menggaji bupati, walikota, dan gubernur di daerah hingga Rp150 juta agar tidak korupsi.
"Harus. Kasihan kalau daerah lain. Kalau DKI tidak masalah gaji kecil kami ada tunjungan PDB banyak. Kalau daerah lain tidak pantas
lah
(gajinya). Seperti bupati, kalau saya (presiden), saya gaji Rp150 juta sebulan. Tapi Anda tidak boleh lagi
nyolong
," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis 21 Februari 2013.
Agar para kepala daerah itu tidak korupsi, menurut Ahok harus diberlakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaannya.
"Tapi kenaikan itu harus berlaku pembuktian terbalik. Harta bupati dicek, biaya hidupnya, kalau dia melanggar, ya ditangkap," ujar dia.
Menurutnya jika kepala daerah digaji Rp150 juta sebulan, artinya dalam setahun pemerintah hanya mengeluarkan dana Rp3 miliar. Jumlah tersebut, kata Ahok, sangat sedikit dibanding uang suap yang diberikan pengusaha-pengusaha di daerah untuk melancarkan bisnisnya.
Ahok menuturkan saat ini ia merasa beruntung menjadi pejabat di DKI yang diberi begitu banyak tunjangan. Kondisi ini sangat berbeda ketika ia masih menjabat sebagai bupati Belitung Timur dulu.
"Kalau Jakarta sih untung, ada PDB. Saya dulu jadi bupati Belitung tanggal 7 sudah habis duit saya," tuturnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok menuturkan saat ini ia merasa beruntung menjadi pejabat di DKI yang diberi begitu banyak tunjangan. Kondisi ini sangat berbeda ketika ia masih menjabat sebagai bupati Belitung Timur dulu.
