VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setuju menghapus sanksi bagi bangunan ilegal di Kemang. Banyak bangunan di kawasan itu yang menyalahi izin peruntukan.
"Kalau mau diputihkan untuk menjadi tempat komersil silakan saja. Syaratnya harus bayar retribusi," kata Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, Wiryatmoko, Selasa 17 Maret 2009. "Tidak perlu diberlakukan denda-denda lagi."
Banyak bangunan di kawasan Kemang yang menyalahgunakan izin peruntukan rumah tinggal untuk kegiatan komersial. Kondisi ini dipicu biaya izin bangunan untuk kegiatan bisnis yang jauh lebih mahal dari izin bangunan rumah tinggal.
Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Selatan menunjukkan, sebanyak 80 surat peringatan penghentian pengerjaan pembangunan (SP4) telah dilayangkan kepada sejumlah pemilik bangunan di kawasan elit Kemang. Sepanjang tahun 2008, total bangunan ilegal di kawasan Jakarta Selatan mencapai 1.200 unit. Sebanyak 201 di antaranya dibongkar paksa.
Rencana pemutihan sanksi hukum terhadap pemilik bangunan ilegal itu tengah dibahas dalam evaluasi tata ruang Jakarta. Evaluasi itu juga membahas tata ruang kawasan Menteng dan Kebayoran Baru sebagai kawasan tua Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat mempertahankan nilai historis di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru. "Karena itu daerah konservasi dan pemugaran yang tata ruangnya harus dipertahankan sebagai bagian sejarah Jakarta," ujarnya. "Kalau dirombak terlalu jauh nggak ada memorinya."
Dalam rangka evaluasi tata ruang itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempekerjakan tim penasehat. Tim itu akan melakukan penilaian arsitektur kota dan bangunan.
Sri Mulyani Buka Suara soal Warga Beli Sepatu Rp10 Juta, Kena Pajak Rp31 Juta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bea masuk yang ditagihkan terhadap pengiriman sepatu impor senilai Rp10 juta yang viral belakangan ini telah dibayar PJT
