Sumber :
- Antara/ Rudi Mulya
VIVAnews -
Polemik mengenai penghapusan solar bersubsidi di Jakarta Pusat kembali berlanjut. Pemerintah melalui BPH Migas telah resmi melarang penjualan solar bersubsidi pada 1 Agustus 2014 di Jakarta Pusat.
Menanggapi kebijakan ini, para sopir bus angkutan umum berencana melakukan demonstrasi.
"Kalau solar naik, tarif naik paling seribu rupiah. Itu juga tidak seimbang dengan harga solar," tuturnya.
Sementara itu, menurut kondektur bus angkutan, Baskoro, berpendapat bahwa pemerintah tidak berpihak pada angkutan umum. "Harusnya pemerintah berpihak pada angkutan umun. Jangan disamakan dengan mobil pribadi," katanya.
Menurut Baskoro, pelarangan BBM bersubsidi jenis solar yang sudah diberlakukan di seluruh SPBU di wilayah Jakarta Pusat dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurut dia, ini akan berimbas pada naiknya ongkos dan pada akhirnya akan menyebabkan semua harga akan semakin naik.
Para kondektur tersebut mengeluhkan bahwa dengan tarif Rp3.000 pasca kenaikan BBM bersubsidi saja, para penumpang masih sulit untuk membayar. Apalagi, jika tarif yang diperkirakan naik menjadi Rp4.000.
"Tarif Rp3.000 saja banyak yang masih bayar Rp2.000. Kalau diminta malah
ngotot.
Apalagi nanti," ujar dia. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, menurut kondektur bus angkutan, Baskoro, berpendapat bahwa pemerintah tidak berpihak pada angkutan umum. "Harusnya pemerintah berpihak pada angkutan umun. Jangan disamakan dengan mobil pribadi," katanya.