Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Taraf kesejahteraan guru mengaji di wilayah pemukiman warga Jakarta yang masih rendah tengah menjadi perhatian Komisi E DPRD DKI.
Komisi bidang Kesejahteraan Rakyat ini akan bertekad akan mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan taraf hidup guru mengaji dengan memberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulannya.
Mira Febrina/Jakarta
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Komisi bidang Kesejahteraan Rakyat ini akan bertekad akan mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan taraf hidup guru mengaji dengan memberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulannya.
"Saya akan mendorong kepeda Pemprov DKI untuk memberikan tunjangan kepada para guru ngaji. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan," kata Zainudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 11 Desember 2014.
Zainudin menegaskan, berdasarkan laporan dari masyarakat, upah guru ngaji masih sangat kecil yakni berkisar Rp100-200 ribu per bulan. Padahal, guru ngaji memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu agama, yang nantinya akan berguna untuk moral anak bangsa.
"Paling top (tinggi) guru ngaji di kampung-kampung dapat gaji Rp200 ribu perbulan. Bayangkan, buat makan saja tidak cukup, belum ditambah biaya bayar kontrakan. Makanya, mereka mesti dapat uang kesejahteraan," kata Politisi Partai Hanura itu.
Karena itu, dia akan menyampaikan usulan terkait kesejahteraan guru mengaji dalam rapat komisi. Namun, sebelumnya Komisi E akan terlebih dahulu mendata jumlah guru mengaji di wilayah Jakarta dengan memanfaatkan aparatur RT maupun pengurus masjid setempat.
"Ini perlu diinventarisir, pembagiannya bisa taruh di RT atau pengurus masjid. Proses pembagian tunjangannya nanti bisa di masjid. Karena kalau bukan guru ngaji, warga tidak akan ada yang mau datang mengambil tunjangan itu," ujarnya. (ren)
Mira Febrina/Jakarta
Halaman Selanjutnya
"Saya akan mendorong kepeda Pemprov DKI untuk memberikan tunjangan kepada para guru ngaji. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan," kata Zainudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 11 Desember 2014.
