- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id - Kisruh antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) membuat persoalan baru. Nasib ribuan pegawai negeri sipil dalam mendapatkan haknya bakal terbengkalai.
Hingga saat ini, beberapa tunjangan yang nilainya cukup fantastis itu bisa digunakan, karena masih dalam proses di dewan. Alhasil, PNS hanya menerima gaji pokok untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.
Gaji pokok PNS DKI cukup kecil, mulai dari Rp2 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Sementara itu, Tunjangan Karier Daerah (TKD) statis dan dinamis yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, jumlahnya sangat fantastis.
Belum cairnya APBD hingga bulan kedua tahun ini, menimbulkan banyak PNS yang berutang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, karena gaji pokok yang kecil tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta.
Seperti salah satu tenaga ahli yang dipekerjakan Pemprov DKI. Dia mengatakan, sudah tidak sanggup lagi untuk masuk kerja setiap harinya, karena tabungannya sudah mulai menipis untuk menutupi kebutuhan transportasi serta makan dan minum selama bekerja.
“Saya sudah dua bulan bekerja tanpa digaji. Tabungannya saya menipis, karena sudah digunakan untuk transportasi dan makan minum. Kalau sampai Maret belum gajian juga, enggak tahu deh mau gimana lagi,” kata tenaga ahli itu yang tak mau disebutkan namanya.
Seorang PNS DKI pun mengalami hal yang sama. “Saya hanya terima gaji Rp2 juta per bulan. Ya mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saya harap APBD cepat cair, supaya TKD bisa cepat cair juga. Kan bisa bayar utang dan cicilan,” kata PNS yang tak mau disebutkan namanya itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, membantah banyak PNS DKI yang meminjam, atau berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dia menganggap, PNS DKI sudah cukup sejahtera dan memiliki tabungan yang cukup. Sehingga, meski tak gajian berbulan-bulan pun, mereka bisa tetap mencukupi kebutuhan hidupnya dengan tabungan yang dimiliki mereka.
“Nggak siapa bilang (PNS berutang)? Wartawan itu sudah membesar-besarkan,” bantah Djarot.
Untuk membuktikan PNS DKI tidak ada yang berutang akibat TKD belum cair, Djarot pun bertanya pada dua PNS perempuan yang hadir dalam acara itu.
“Ini PNS yang golongannya rendah, bukan pejabat. Kamu ngutang nggak?” tanya Djarot.
“Nggak Pak, nggak ngutang. Masih ada stok (tabungan),” jawab salah satu PNS perempuan tersebut.
“Tuh kan nggak ada yang ngutang,” tegas Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar ini memperkirakan, APBD DKI 2015 akan cair pada April mendatang. Mengingat, DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak angketnya terhadap permasalahan APBD DKI 2015.
“Paling bulan April cairnya. Itu masih dihitung. Masih dievaluasi. Pasti kelar lah, itu kan tergantung Kemendagri. Dan hak angket itu kan upaya DPRD, haknya DPRD, boleh nggak apa-apa. Kita beri kesempatan bagi mereka menjalan hak angket. Berapa bulan? dua bulan ya,” jelasnya. (asp)
Wagub Djarot: Gaji Tinggi Bukan Jaminan PNS Tidak Korupsi
PNS juga akrab dengan stigma pemalas dan sulit dipecat.
