Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menegaskan bahwa dia akan melapor kepada pihak berwenang terkait pengadaan unit-unit Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang nilai pengadaannya di APBD DKI tahun 2014 tidak masuk akal karena mencapai Rp5,8 miliar untuk setiap unit UPS.
"Saya kira ini sudah masuk ketindakan mark-up. Untuk kejahatan, pasti akan kita laporkan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 26 Februari 2015.
Ahok mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kecolongan karena pada 2014, Pemprov memang belum menerapkan secara penuh sistem e-budgeting untuk kegiatan penganggaran APBD.
"Makanya saya ngotot ingin pake e-budgeting," ujar Ahok.
Guna melakukan pelaporan itu, Ahok masih mengumpulkan data-data pendukung. Ahok belum mau menyebutkan apakah pelaporan itu dilakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung.
"Nanti akan kita pikirkan," ujar Ahok.
Baca Juga :
PPP: Pak Harto Saja Bisa Lengser, Apalagi Ahok
Ahok, kembali menaruh kecurigaannya kepada oknum di DPRD DKI. Pasalnya, di draft APBD DKI tahun 2015 'versi DPRD', Ahok juga menemukan keberadaan penganggaran pengadaan UPS yang nilainya lebih tidak masuk akal.
Baca Juga :
DPRD Dinilai Sulit Gulingkan Ahok
Di draft APBD tahun ini, pengadaan UPS itu dilakukan untuk diberikan kepada seluruh kantor kelurahan dan kecamatan di Kotamadya Jakarta Barat dan nilainya termasuk kepada total anggaran siluman di APBD DKI tahun 2015 yang dikatakan oleh Ahok mencapai Rp12,1 triliun.
"Saya kira ini perlu kita selidiki, jangan-jangan pemasok UPS-nya sama. Tapi kita tenang saja, kan dia (DPRD DKI) baru paripurna. Kasih nafas dulu saja lah dia," ujar Ahok.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya kira ini perlu kita selidiki, jangan-jangan pemasok UPS-nya sama. Tapi kita tenang saja, kan dia (DPRD DKI) baru paripurna. Kasih nafas dulu saja lah dia," ujar Ahok.
