KPK Minta Data Ahok Terkait Begal APBD

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan dana siluman dan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2012 hingga tahun 2014.

Pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi menuturkan, tim pengaduan masyarakat KPK, telah meminta data tambahan untuk mendalami laporan itu ke Ahok.

"Hari Jumat kemarin tim dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK minta data tambahan ke Timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi dalam pesan singkatnya, Senin 9 Maret 2015.

Johan menambakan, laporan Ahok itu kini masih ditelaah tim pengaduan masyarakat. "Jadi masih ditindaklanjut sama KPK," ujar dia.

Dari hasil telaah itu, nantinya didapatkan hasil tentang keputusa apakah laporan itu bisa dilanjutkan ke proses penyelidikan atau tidak.

"Kalau domainnya masuk ke dalam kewenangan KPK, biasanya ke penyelidikan," ujar Johan.

Jika tidak termasuk pada kewenangan KPK, maka laporan tersebut, bisa disampaikan kepada pihak lain yang berwenang. "Bisa disampaikan ke Inspektorat, BPKP, atau penegak hukum lain," paparnya.