- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Belum adanya payung hukum pada sistem e-budgeting yang akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau sering disapa Ahok, bisa jadi batu sandungan. Ini mengacu pada kasus payment gateway yang menyeret Wankumham, Denny Indrayana.
"Dalam titik tertentu, e-budgeting justru malah membuat orang terpenjara. Kayak kasus Wamenkumham, bikin inovasi, tapi belum ada regulasi, akhirnya ya dikriminalisasi," kata Pengamat Keuangan Daerah, Dadan Suharmawijaya, dikawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 21 Maret 2015.
Dadan menjelaskan, hingga saat ini, belum ada payung hukum yang memperkuat penerapan sistem e-budgeting. Lemahnya payung hukum justru bisa mengubah niat baik, menjadi pelanggaran hukum. Ini menjadi alasan masih sangat sedikit yang menggunakan sistem e-budgeting di Indonesia.
"e-budgeting hingga saat ini masih sebatas inovasi tanpa payung hukum. Hati-hati, nanti malah dikriminlisasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menambahkan, permainan anggaran di balik pembahasan APBN maupun APBD faktanya selalu ada di setiap periode. Hanya, setiap periode mempunyai modus yang berbeda.
"Dari kecenderungannya, makin ke sini makin canggih polanya. Terutama yang di DPR RI," ucap Sebastian.
Namun, kondisi ini terbalik dengan yang ada di daerah, dimana di tingkat ini, upaya permainan membegal APBD justru lebih kasar, sehingga mudah tercium.
"Kalau dicermati, permainan di daerah lebih norak, lebih jorok. Bahkan di daerah, pembahasan di komisi itu diabaikan, saat proses itu masuk ke Banggar, diganti oleh pimpinan DPRD," lanjut Sebastian.
Celakanya, kepala daerah tidak berani melawan oknum legislatif yang bermainan anggaran. Ini disebabkan, kepala daerahnya menginginkan 'kue anggaran' yang sama.
