Pengelolaan Air Jakarta Harus Dikembalikan pada Pemerintah

Aksi protes pengelolaan air Jakarta di Bundaran HI
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rebecca Reifi Georgina
VIVA.co.id
BUMN Ini Ubah Air Limbah Jadi Bersih
- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) meminta agar pengadilan memutus kontrak antara PAM dengan perusahaan air swasta, Aetra dan Palyja. Pengelolaan air di Jakarta, harus kembali dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah.

Pemprov DKI: Palyja dan Aetra Tak Kompeten Kelola Air

Seruan dibuat KMS memanfaatkan Hari Air Sedunia, melalui aksi kampanye yang digelar di bundaran HI, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2015. "Janji swasta air langsung diminum itu bohong," kata Alghiffari Aqsa dari KMS.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC


Kondisi air di Jakarta sangat memprihatinkan. Masyarakat pun kesulitan memperoleh air bersih dengan harga terjangkau. Walau mahal, air yang dikelola swasta asing di Jakarta kerap berbau dan berwarna.


Kenyataan berbeda dari janji perusahaan swasta bahwa air dapat langsung diminum. Menurut Aqsa, tidak wajar jika masyarakat harus membeli seharga Rp7.000 per meter kubik.


"Itu adalah harga air tertinggi di Asia Tenggara. Apalagi biaya perbaikan yang semestinya tanggungan perusahaan, malah ditutupi dari dana yang diberikan pemerintah daerah," ujar Aqsa.


Aqsa menyebut pemerintah DKI Jakarta pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, tidak mau mendengarkan aspirasi publik. "Tapi kami sekarang didukung pak Ahok (Basuki Tjahja Purnama)," ucapnya.


Ahok yang resmi menjabat gubernur pada 19 November 2014 itu, disebutnya setuju bahwa pengelolaan air Jakarta harus dikembalikan pada negara, dengan cara kedua pihak berdamai di pengadilan.


Sayangnya, sebut Aqsa, masih banyak oknum pemerintah yang menghalangi. Oleh karena itu, KMS berharap hakim pengadilan dapat memutus kontrak pada Selasa, 24 Maret mendatang.


"Air jangan dijadikan aset untuk mencari keuntungan," ucapnya.

Laporan: Rebecca Reifi Georgina

![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya