- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkeras mengajukan APBD DKI sebesar Rp72,9 triliun untuk menjaga pasokan beras di Jakarta. Ahok mengakui bila secara berkala warganya masih mengalami kekurangan bahan pokok tersebut.
"Orang di Jakarta ini setiap empat bulan selalu mengalami defisit beras," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 20 April 2015.
Dalam rincian pagu anggaran APBD DKI sebesar Rp72,9 triliun yang sebelumnya diajukan Pemprov kepada Kemendagri ditemukan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Food Station Tjipinang Jaya.
BUMD milik Pemprov DKI itu pada tahun ini sebelumnya ditargetkan bisa memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan stok dan harga beras di Jakarta. Kondisi itu perlu dilakukan untuk menghindari tengkulak saat defisit beras empat bulanan terjadi.
Namun, besaran APBD yang diajukan itu akhirnya dipotong sebesar Rp3,6 triliun oleh Kemendagri. Imbas dari pemotongan anggaran itu, Pemprov DKI hanya mengalokasikan PMP kepada dua BUMD, yaitu PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta.
Hari ini, rencananya Kementerian Dalam Negeri akan mencairkan APBD DKI sebesar Rp69,28 triliun. Ahok mengaku pasrah dan tidak akan mempermasalahkan soal pemotongan itu.
"Kami terima aja lah gimana maunya Kemendagri. Daripada kami enggak ada APBD," ujar Ahok. (art)
Ahok Setuju RAPBD 2016 Disahkan Melalui Perda
Nilainya sama seperti tahun lalu, Rp72,9 triliun.
