Sumber :
- Antara/ Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Pertentangan pembenahan moda transportasi ibu kota antara operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan organisasi angkutan darat (Organda) belum juga usai.
Organda selaku organisasi yang menaungi operator bus APTB kali ini angkat bicara terkait penolakan APTB untuk memenuhi hasrat Pemprov DKI menggabungkan APTB di bawah pegelolaan PT Transportasi Jakarta.
Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan menjelaskan, penolakan itu muncul setelah ada dua opsi yang dikeluarkan Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta.
Opsi itu di antaranya, pertama, APTB boleh masuk ke busway dan angkut
penumpang busway tapi tak boleh pungut bayaran dan Pemprov DKI tidak bayar Rp/kilometer. Kedua, APTB hanya diperbolehkan operasi pada jalur terakhir busway (rute perbatasan).
Organda dan APTB menolak bergabung karena kedua opsi dinilai merugikan APTB. Apalagi dalam dua opsi yang ditawarkan, tidak dibahas tentang pembayaran rupiah perkilometer seperti yang pernah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Saat rapat kami sempat bingung, kenapa cuma dua opsi. Karena ini kan bicara pelayanan bagi masyarakat. Jadi kami ditawarkan dua pilihan yang sama-sama merugikan bagai makan buah simalakama," ujar Shafruhan Sinungan, Kamis 7 Mei 2015.
Penolakan bergabung dengan PT Transportasi Jakarta itu telah memicu kekesalan Ahok. Ahok bahkan mengancam seluruh armada bus APTB asal Bogor hanya boleh beroperasi hingga halte terluar Jakarta yakni Halte UKI, Cawang, Jakarta Timur.
![Bus APTB]()
![img_title]()
Baca Juga :
Ahok Temukan Cara 'Membunuh' Pengusaha APTB
Opsi itu di antaranya, pertama, APTB boleh masuk ke busway dan angkut
penumpang busway tapi tak boleh pungut bayaran dan Pemprov DKI tidak bayar Rp/kilometer. Kedua, APTB hanya diperbolehkan operasi pada jalur terakhir busway (rute perbatasan).
Organda dan APTB menolak bergabung karena kedua opsi dinilai merugikan APTB. Apalagi dalam dua opsi yang ditawarkan, tidak dibahas tentang pembayaran rupiah perkilometer seperti yang pernah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Saat rapat kami sempat bingung, kenapa cuma dua opsi. Karena ini kan bicara pelayanan bagi masyarakat. Jadi kami ditawarkan dua pilihan yang sama-sama merugikan bagai makan buah simalakama," ujar Shafruhan Sinungan, Kamis 7 Mei 2015.
Penolakan bergabung dengan PT Transportasi Jakarta itu telah memicu kekesalan Ahok. Ahok bahkan mengancam seluruh armada bus APTB asal Bogor hanya boleh beroperasi hingga halte terluar Jakarta yakni Halte UKI, Cawang, Jakarta Timur.
APTB Dilarang, Tangerang Minta Transportasi Massal
Harus ada pengganti layanan APTB bagi warga di Tangerang
VIVA.co.id
7 Maret 2016
Baca Juga :
