Sumber :
- Fajar GM
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, heran dengan penilaian-penilaian yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap DKI Jakarta dan sejumlah daerah tetangga lainnya. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan DKI Jakarta pada tahun anggaran 2014, DKI mendapatkan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurut Ahok, opini dari BPK tersebut tidak akan mempengaruhi kepemimpinannya di Jakarta. Namun, dia mempermasalahkan penilaian tidak baik yang dilayangkan BPK tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Ahok, opini dari BPK tersebut tidak akan mempengaruhi kepemimpinannya di Jakarta. Namun, dia mempermasalahkan penilaian tidak baik yang dilayangkan BPK tersebut.
Baca Juga :
Saran Lulung ke Ahok, Tuntut BPK ke Pengadilan
“Di Indonesia itu ada provinsi yang melakukan banyak korupsi, tetapi malah dikasih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ada juga daerah yang dulu WDP karena masalah aset yang sampai sekarang belum diperbaiki, tapi malah dapat WTP,” ujar Ahok, Kamis 9 Juli 2015 di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Dia menyoroti DKI mendapatkan penilaian yang jauh lebih mengherankan. Masalah aset yang sejak dulu selalu berantakan, namun mendapatkan penilaian sempurna atau WTP pada saat zaman pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo.
“Masalah aset begitu parah dikasih WTP dengan banyak catatan. Kalau dengan catatan menurut saya namanya WDP. Kalau namanya tanpa persyaratan ya tidak ada catatan, kalau dengan persyaratan berarti ada catatan,” katanya.
Ahok menyesalkan, saat DKI Jakarta justru sedang gencar melakukan perbaikan di banyak bidang, akan tetapi BPK justru memberikan penilaian WDP terhadap ibukota ini. (one)
Halaman Selanjutnya
“Di Indonesia itu ada provinsi yang melakukan banyak korupsi, tetapi malah dikasih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ada juga daerah yang dulu WDP karena masalah aset yang sampai sekarang belum diperbaiki, tapi malah dapat WTP,” ujar Ahok, Kamis 9 Juli 2015 di Balai Kota, Jakarta Pusat.
