- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata, memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi DKI, mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi sebuah kawasan wisata kelas dunia.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, sebagai bentuk realisasi dari komitmen itu, pemerintah pusat pada tahun ini akan memberikan dana hingga Rp100 miliar untuk membantu kegiatan pembangunan dan promosi.
"Dana tersebut pada tahun selanjutnya akan lebih ditingkatkan lagi," ujar Arief usai bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di kantor Kemenko Maritim di Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus 2015.
Sementara, Rizal mengatakan, bentuk pelaksanaan komitmen yang diberikan pemerintah pusat pada dasarnya adalah dukungan terhadap rencana pengembangan kawasan sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI di kawasan kepulauan itu beberapa waktu yang lalu.
Untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) misalnya. Rizal mengatakan, Kemenko Maritim akan meminta Kementerian ESDM yang masih berada di bawah koordinasinya, untuk membantu PT. Jakarta Propertindo, BUMD milik DKI yang ditunjuk bertanggungjawab atas pembangunan, untuk membantu melakukan pembangunan.
"Kita bantu DKI bangun PLTG supaya seluruh wilayah Kepulauan Seribu dialiri listrik. Tidak mungkin sebuah tempat wisata itu gelap-gelapan," kata Ahok, sapaan Basuki.
Sementara, terkait rencana DKI untuk memperpanjang runway bandara di Pulau Panjang menjadi 1.500 meter, Rizal mengatakan pemerintah pusat akan membantu dengan meminta Kementerian Perhubungan membangun beragam pelabuhan kecil di sekeliling pulau.
Pelabuhan-pelabuhan itu nantinya akan berfungsi sebagai tempat berlabuh yacht, kapal pribadi, hingga kapal transportasi umum untuk menghubungkan Pulau Panjang dengan puluhan pulau lainnya di wilayah Kepulauan Seribu.
"Cara seperti itu akan membuat wilayah Kepulauan Seribu menjadi hidup," ujar Rizal.
Sementara untuk penyediaan air bersih, Rizal mengatakan, pemerintah pusat memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membenahi sistem drainase dan manajemen sampah di sana.
Pembenahan infrastruktur penyediaan air bersih ini selain dilakukan untuk menyediakan air bersih untuk keperluan pariwisata, juga untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi keperluan warga Kepulauan Seribu sendiri.
"Kita ingin sekaligus menyelesaikan masalah ketiadaan persediaan air bersih di Kepulauan Seribu," ujar Rizal.
Keseluruhan proyek, direncanakan untuk dimulai pelaksanaannya pada saat APBD DKI Tahun 2016 telah bisa digunakan. DKI telah menyusun pengusulan penganggaran melalui Musrenbang.
Hasil Musrenbang, akan dimasukkan ke dalam Rancangan APBD. Bila pembahasannya tak menemui hambatan, DPRD DKI menargetkan RAPBD bisa disahkan menjadi APBD DKI Tahun 2016 selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2015.
(mus)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
