Ahok: Baru Sekarang DPRD Berani Ungkap Anggaran Senam

- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merasa senang DPRD DKI membongkar temuan anggaran senam sebesar Rp40 juta yang diusulkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2016.

Ahok mengatakan, DPRD saat ini betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Sebelumnya, DPRD tak pernah betul-betul mengawasi kegiatan penyusunan anggaran di DKI hingga ke tahapan terperinci di dokumen KUAPPAS.

"Dulu mana pernah mereka mau bahas?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 16 September 2015.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, DPRD hanya mementingkan anggaran pokok pikiran (pokir) yang memang mereka usulkan bisa masuk ke APBD yang disahkan.

Ahok mengatakan, hal itu berubah setelah sejak peristiwa kisruh APBD 2015. Ia tidak mengizinkan lagi dana-dana siluman yang sebagian besar merupakan anggaran titipan, kembali masuk ke APBD.

Ahok mengatakan, secara pribadi, ia tidak bisa menilai temuan usulan penganggaran puluhan juta rupiah untuk kegiatan olahraga di tiap SKPD wajar atau tidak. Ahok mengatakan, tugas eksekutif memang mengusulkan penganggaran. Bila legislatif menilai anggaran itu tidak wajar, maka tugas pihak legislatif pula untuk menghalau anggaran itu agar tidak masuk ke APBD.

"DPRD itu wakil rakyat. Dia mewakili rakyat harus menimbang, pantas enggak sih, kita (Pemerintah Provinsi DKI) anggarin Rp40 juta setahun untuk bayar guru senam? Kalau dia

, lolosin anggaran itu di luar kehendak masyarakat, ya biar masyarakat yang menghukum," ujar Ahok.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, mengungkap keberadaan usulan penganggaran untuk kegiatan olahraga di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi DKI yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Bila ditotalkan, jumlah anggaran itu mencapai miliaran rupiah di APBD.

Taufik mengatakan usulan anggaran itu jelas tidak masuk akal. Menurutnya, anggaran kegiatan PNS seharusnya disimpan di 1 SKPD saja demi efisiensi.