- Fajar GM
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ungkap keberhasilannya menghapus keberadaan anggaran inefisien sebesar Rp1,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Di hadapan para peserta Konferensi Internasional Tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan anggaran sebesar itu biasanya dianggarkan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI untuk pekerjaan menjaga kebersihan aliran 13 sungai di Jakarta.
"Mereka anggarkan Rp400 juta untuk mengangkat sampah, Rp400 juta untuk menyewa truk pengangkut sampah, dan Rp400 juta juga untuk membuang sampah," ujar Ahok di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2015.
"Semuanya dianggarkan untuk membayar perusahaan sub kontrak," ujar Ahok.
Meski dianggarkan setiap tahun, Ahok mengatakan, kenyataannya sungai-sungai di Jakarta tidak pernah bersih. Bekerjasama dengan Kodam Jaya yang berkomitmen untuk menjaga kebersihan sungai di Jakarta, Ahok mengatakan, ditemukan 500 titik di 13 aliran sungai di Jakarta yang ternyata digunakan untuk membuang kembali sampah yang baru diangkut.
"Jadi ada kolusi. Sampahnya dibuang lagi ke sungai," ujar Ahok.
Mengetahui kondisi seperti itu, Ahok mengatakan bahwa ia pernah memprotes langsung Kepala Dinas PU dan meminta agar anggaran yang berlebihan itu tidak lagi diusulkan. Ahok mengatakan Kadis PU saat itu bersikap sangat sopan. Ia menyanggupi permintaan itu, namun secara halus mengancam seluruh sungai di Jakarta akan dipenuhi sampah.
"Saya dulu kemudian bilang, 'Siapa yang peduli? Biarin semua sungai penuh dengan sampah'," ujar Ahok.
Ahok mengaku mendemosi atau mencopot jabatan Kadis PU yang bersangkutan. Mekanisme pengangkutan sampah pun ia ubah. Dari awalnya mempekerjakan perusahaan sub kontrak, menjadi ditangani sepenuhnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
SKPD DKI membeli alat berat dari katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengoperasian dan perawatan alat berat di setiap sungai juga dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD.
"Saya potong kerja sama semua perusahaan sub kontrak, karena ada kolusi. Orang-orang di Dinas PU pun menjadi tidak suka sama saya," ujar Ahok.
Ahok mengaku tidak mempedulikan hal itu. Namun hasilnya, Ahok mengatakan, aliran-aliran sungai di Jakarta secara bertahap kini menjadi lebih bersih. Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI bahkan berencana untuk mengembangkan wisata bahari di salah satu aliran sungai.
Ahok mengatakan cara memberantas anggaran inefisien ini dilakukannya saat ia masih menjadi wakil gubernur dan saat Jokowi menjadi Presiden, Ahok mengatakan perubahan mekanisme penjagaan kebersihan aliran sungai yang dilakukannya ini mulai terlihat hasilnya. Jokowi pun meneleponnya dari Istana.
"Pak Presiden tanya, apa yang terjadi? Saya bilang 'Jangan khawatir, Pak'. Sekarang kita punya semuanya. Alat berat semua kita yang kelola, kita yang jaga sendiri kebersihan sungai kita," ujar Ahok. (ren)
