- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Gubernur DKl Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui perihal adanya anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat pada APBD Perubahan tahun 2014.
Ahok mengaku baru mengetahui hal tersebut ketika dia dinilai membuat APBD siluman pada APBD 2015. Bahkan ketika itu Ahok menyebut ada rencana membentuk Pansus untuk memberhentikannya sebagai Gubernur.
"Saya tidak tahu kapan masuknya anggaran. Saya baru tahu ada ini setelah ribut-ribut APBD 2015 yang saya mau di-pansuskan, diberhentikan sebagai gubernur karena DPRD menyebut saya APBD saya palsu, siluman," kata Ahok dalam keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 4 Februari.
Ahok mengaku sempat memeriksa kembali APBD 2014 setelah masalah ini mencuat. Namun menurut dia pada anggaran tersebut tidak menyebutkan adanya UPS.
"Jadi saya tidak tahu kapan munculnya. Tapi setelah periksa ulang APBD 2014, tidak ada menyebutkan barang-barang UPS," tegas Ahok.
Dia mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembahasan anggaran untuk APBD-P, pihaknya membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim tersebut kemudian bekerjasama dengan pihak DPRD untuk menentukan anggaran berdasarkan KUA-PPAS.
"Jadi tidak boleh anggaran keluar dari KUA-PPAS. Kalau mereka keluar dari sini, saya kira itu penyimpangan," ujar dia.
Ahok mengaku bahwa dia sempat mengonfirmasi langsung kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan ketika itu Larso Marbun terkait pengadaan UPS ini. Namun ketika itu Larso mengaku tidak mengetahuinya.
"Saya tanya kok bisa ada UPS, beliau bilang tidak tahu, beliau bilang itu urusan Sudin," ujar Ahok.
