- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan dukungannya kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kalijodo dari bisnis perjudian dan prostitusi. Namun Muhammadiyah, kata Haedar, meminta Pemda DKI memberikan solusi atau alternatif kerja bagi warga yang direlokasi.
"Tiru saja Sutiyoso, kan cukup bagus. Bu Risma juga. Tapi harus ada solusi juga, yakni alternatif kerja," kata Haedar di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin 15 Februari 2016.
Menurut Haedar, kebijakan Pemda DKI tersebut akan bagus jika memang ada alternatif atau solusi yang bisa memberikan jalan keluar terutama masalah ekonomi.
"Kita dimana saja pokoknya dilingkup pembangunan juga harus menyertakan moral. Secara moral juga tentu tugas organisasi masyarakat dan departemen sosial," kata Haedar.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebelumnya berhasil menertibkan lokalisasi Dolly tanpa kekerasan. Risma mengedepankan komunikasi dan diplomasi dengan warga terkait rencana penertiban Dolly. Cara tersebut diklaim Risma bisa diterapkan Pemprov DKI dalam menertibkan .
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan rencana DKI akan menertibkan kawasan Kalijodo dalam waktu dekat ini. Rencana itu masih dimatangkan sambil melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan TNI.
"Tunggu Polda Metro Jaya, untuk membicarakan dulu, gimana caranya, pasti kita akan bongkar memang," kata Ahok, usai mengantarkan Presiden Joko Widodo dalam lawatan kerja ke AS di Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Minggu 14 Februari 2016.
Ahok menegaskan, kawasan Kalijodo yang selama ini dijadikan warga sekitar sebagai tempat hiburan malam sejatinya adalah jalur hijau, karena lokasinya persis berada di bantaran sungai. Sebab itu, penertiban itu akan mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau.
"Itu memang jalur hijau," kata dia. (ren)
Penggusuran Kalijodo Ternyata Ide Jenderal Tito
Ide tercetus kala dirinya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
