- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tidak mempermasalahkan jika akhirnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memilih maju melalui jalur independen dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.
Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, memang mengaku tertarik untuk kembali mengajak Djarot untuk maju. Namun, Djarot yang merupakan kader PDI Perjuangam menolak untuk melalui jalur independen.
"Partai itu bukan aku ikut perkumpulan golf, beda kan. Ada badan hukumnya, ada Undang-undanganya, kalau Pak Ahok yakin independen, hak beliau, tidak apa-apa. Partai kan ada mekanismenya," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Selasa 8 Maret 2016.
Meskipun begitu, Djarot pun mewanti-wanti koleganya itu untuk berhati-hati dalam maju melalui jalur independen. Selain rawan digagalkan, jalannya pemerintahan juga tidak bisa dilakukan eksekutif sendiri, melainkan membutuhkan legislatif yang notabene berasal dari partai politik.
“Saya harus sampaikan kepada Pak Ahok. Hati-hatilah, jalur independen rawan digagalkan. Sangat rawan. Ketika pun misalnya menang dari jalur independen, kan bukan hanya sekadar menang. Pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain, tidak bisa sendiri," kata dia.
Selain itu, Menurut Djarot, paham Indonesia yaitu paham yang berdasarkan negara demokrasi, berdasarkan partai politik sebagai sala satu infrastruktur dalam pemerintahan. Berbeda dengan independen yang cenderung berdasarkan sikap yang individu.
"Jakarta bukan hanya mikir Jakarta. Tetapi masa depan Indonesia," ujar Djarot.
Sebelumnya, Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dari jalur independen di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. Keputusan itu diambil setelah komunitas relawan pendukungnya, 'Teman Ahok', menemuinya secara langsung di rumahnya pada Minggu malam, 6 Maret 2016.
"Teman Ahok jujur saja, Amalia cs (pendiri Teman Ahok Amalia Ayuningtyas), mereka datang ke rumah bawalawyersegala macam sampai hampir jam 22.30 WIB," ujar Ahok.
Ahok mengaku diminta relawan Teman Ahok membuat keputusan tegas terkait pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Sebab, komunitas relawan yang terbentuk saat Kisruh APBD DKI tahun 2015 itu membutuhkan waktu untuk membuat 770.867 lembar fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) DKI yang terkumpul bisa digunakan Ahok mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI sebagai kandidat independen.
"Mereka butuh waktu,enggakbisa nunggu, karena katanya (membubuhkan nama cawagub) susah banget," ujar Ahok.
Teman Ahok perlu menelepon satu per satu warga Jakarta yang telah memberikan fotokopi KTP. Meraka akan memverifikasi dukungan yang diberikan, dan bertanya apa warga tetap mendukung Ahok dengan kandidat cawagub yang dipilih.
Ahok akhirnya meminta para pendukungnya itu memasukkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono ke dalam kolom cawagub.Teman Ahok, mulai hari ini hingga bulan Juni 2016 akan memverifikasi dukungan kepada seluruh warga yang telah menyerahkan KTP.
Hal itu untuk memastikan agar pada bulan Juli, seluruh KTP yang terkumpul bisa secarasah diserahkan ke KPUD DKI untuk digunakan sebagai syarat bagi Ahok untuk memanfaatkan dukungan warga untuk maju secara independen di Pilgub DKI.
