- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan meski Uber dan GrabCar berbasis teknologi, namun karena mereka menyediakan layanan transportasi umum maka perlu ada wadahnya.
Diketahui, dari hasil pertemuan antara pemerintah dan lembaga terkait dengan pengelola Uber dan GrabCar menyebutkan, kalau kedua perusahaan teknologi harus segera mengurusi izin sarananya di Indonesia. Kemudian membentuk wadah bagi para pemilik mobil rental, yaitu berupa koperasi.
"Arah koperasi ini sebetulnya semua bisnis transportasi umum harus ada wadahnya. Apakah itu usaha swasta atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau koperasi," ujar Rudiantara di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.
Keputusan untuk membentuk wadah koperasi ini ditujukan kepada pemilik mobil rental yang digunakan sebagai transportasi online, seperti Uber dan GrabCar.
Saat ini, Rudiantara mengaku sudah menghubungi dengan Menteri UKM dan Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga untuk mengkoordinasikan persoalan tersebut.
"Dinas perhubungan mengusulkan harus ada wadah untuk bisnis transportasi. Akar permasalahan bukan blokir atau tidak. Tetapi bagaimana kita menstruktur bisnis transportasi ini," jelas pria yang disapa akrab Chief RA ini.
Di sela-sela pertemuan dengan pengelola Uber dan Grab Car Indonesia, Rudiantara menyempatkan diri untuk pergi ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan kepada Rudiantara, kalau pemerintah menampung semua aspirasi dari masyarakat.
"Tentunya, pemerintah berupaya supaya sistem yang berada di pemerintah bisa berjalan dengan cepat. Contoh, bagaimana aturan ini bisa berjalan dengan cepat, tetapi tetap dalam koridor yang berlaku. Saya sampaikan, saya pun tidak berkeberatan untuk mengurus ke Kementerian koperasi, yang penting masaalahnya selesai," tuturnya. (ase)
Tren IT Tak Lagi Tersentralisasi
Pembandingnya antara Blue Bird dan tranportasi online.
