- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuduh kepala-kepala terminal di Jakarta, sering bermain dengan menyewakan tempat-tempat yang ada di terminal mereka, untuk digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan.
Biaya sewa yang diterima tidak masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi, masuk ke kantong pribadi oknum-oknum pejabat terminal.
"Ini persis seperti kasus jual lapak di rumah susun," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Rabu, 16 Maret 2016.
Ahok mengatakan, kasus serupa juga sempat terjadi di lokasi binaan (lokbin) atau lokasi sementara (loksem) yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan DKI. Alih-alih digunakan merelokasi PKL yang sebelumnya berjualan secara liar, kios-kios disewakan kepada PKL oleh oknum Dinas KUMKMP DKI. Dinas itu telah beberapa kali diganti pimpinannya oleh Ahok.
Ahok mengatakan, terkait keberadaan kios-kios liar di terminal, Kepala Terminal seharusnya menyerahkan pengelolaannya kepada Dinas KUMKMP DKI. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana pun yang memiliki program pembinaan pedagang harus berkoordinasi dengan Dinas KUMKMP.
"Kita lagi benahin ini. Masalahnya sekarang masih di Kepala Terminal. Dia enggak mau serahkan (pengelolaan PKL) ke Dinas KUMKMP," ujar Ahok. (one)
Mardiono: PPP Gugat ke MK Bukan Suara Pileg 'Dicaplok' Partai Garuda, tapi KPU Salah Catat
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini tengah berjuang dalam gugatan hasil Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan lantaran ada indikasi su
