- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi hadiah telepon pintar berkamera kepada Tuti (54), seorang Petugas Harian Lepas (PHL) Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Rabu, 23 Maret 2016.
Sehari-hari, Tuti bertugas merawat taman di median Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di depan Balai Kota DKI. Saat unjuk rasa para sopir angkutan umum, Selasa, 23 Maret 2016, Tuti sempat memarahi para sopir itu lantaran menginjak-injak taman yang selama ini dirawatnya. Seorang sopir taksi bahkan hendak buang air kecil di salah satu pohon di taman itu.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mendapat laporan soal Tuti itu dari salah satu stafnya di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI. "Ibu ambil foto enggak waktu itu (sewaktu pengunjuk rasa menginjak-injak taman)?" ujar Ahok yang bertemu Tuti, di pendopo Balai Kota DKI, Rabu, 23 Maret 2016.
Tuti mengaku tidak sempat mengambil foto. Dia mengaku tidak biasa mendokumentasikan pekerjaannya. Selain itu, Tuti mengatakan, ia keburu terpancing emosi melihat para pendemo sama sekali tidak memedulikan keasrian taman yang selalu ia rawat. "Saya singkirin (pendemo) karena mereka injek-injek taman," ujarnya.
Mendengar hal itu, Ahok berkesimpulan Tuti jarang menggunakan telepon pintar karena telepon yang dipakainya tidak layak. Dia lantas meminta seorang ajudan untuk mencatat alamat tempat tinggal Tuti. Ahok berencana segera mengirimkan sebuah telepon pintar yang layak kepada Tuti untuk mendokumentasikan seluruh pekerjaannya.
Selain dibutuhkan sebagai bukti bahwa sebuah pekerjaan telah dilakukan, dokumentasi terkadang diperlukan untuk memperlihatkan hal yang perlu diadukan, melalui sistem Jakarta Smart City. Pengaduan apa pun akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Kalau ada apa-apa lagi, foto, Bu. Apalagi pendemo. Biar bisa saya tangkap. Ya sudah, kasih HP. Nanti dikirim," ujar Ahok.
Ahok lantas bertanya sejumlah hal kepada Tuti. Mulai dari gaji yang diterima hingga fasilitas jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Tuti, yang telah bekerja sebagai pegawai lepas pemerintah selama 17 tahun itu, mengaku telah menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI. Namun dia belum mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan.
Mendengar pengakuan itu, Ahok kembali meminta kepada salah satu stafnya untuk memastikan Tuti tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Mau yang urus taman, yang urus apa, BPJS itu semua PHL harus dapat," ujar Ahok.
