Ahok Curiga Bakal Ada Pasal Siluman di Raperda Reklamasi

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan indikasi adanya upaya memasukkan pasal siluman dalam dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta yang tak kunjung disahkan menjadi Perda.

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, hal ini berkaca pada pengalaman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2013 saat ia masih menjadi wakil gubernur, mendampingi Gubernur DKI Joko Widodo.

Sama seperti dua Raperda, APBD DKI tahun 2013 sebesar Rp49,9 triliun baru disahkan setelah melalui proses rapat paripurna yang berulang kali dibatalkan akibat jumlah anggota dewan tidak pernah kuorum. "Sama kayak APBD 2013, ditolak terus," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 12 April 2016.

Ahok mengatakan, bahwa bukan tak mungkin beberapa mata anggaran di APBD yang telah digunakan itu disisipi anggaran-anggaran siluman seperti anggaran pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan DKI tahun 2014.

Buktinya, saat proses transisi penyusunan APBD dari sistem manual ke sistem penganggaran elektronik (e-budgeting), resistensi dari DPRD begitu tinggi. Sistem yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2013 baru bisa diberlakukan tahun 2015. Itu pun setelah melalui peristiwa 'kisruh APBD'.

Ahok mengatakan, sejumlah oknum anggota dewan tak ingin celah mereka melakukan korupsi anggaran tertutupi berkat adanya sistem itu. "Begitu saya mau terapin e-budgeting, mereka marah sama saya," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, ia tak ingin hal serupa terjadi dalam pembahasan dua Raperda terkait reklamasi yang cukup krusial mempengaruhi kompensasi yang diterima Pemerintah Provinsi DKI dari perusahaan pengembang yang memiliki izin mereklamasi Teluk Jakarta.

Halaman Selanjutnya

Ahok memberi instruksi kepada seluruh pejabat tinggi Pemerintah Provinsi DKI yang berperan mewakili eksekutif dalam pembahasan dua Raperda dengan DPRD, untuk tidak segera menyerahkan naskah rancangan begitu selesai disusun.