- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id – Selain Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi, sebanyak 22 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di Pemerintah Provinsi DKI disebut memiliki niat mundur dari jabatannya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarif mengatakan, para pejabat kebanyakan merasa tidak nyaman dengan kondisi birokrasi pemerintah. Niatan itu sudah muncul setidaknya sejak empat bulan lalu.
"Santernya ada 23 kepala SKPD (termasuk Rustam). Sejak empat bulan lalu banyak yang ingin mengundurkan diri, tapi membatalkan niatnya karena merasa memiliki tanggung jawab pekerjaan," ujar Syarif saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 26 April 2016.
Syarif mengatakan, dalam pandangannya, di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, para pejabat bekerja di bawah tekanan. Para pejabat telah bekerja keras sesuai arahan, tetapi tidak mendapat apresiasi yang sepadan.
"Kondisi pemerintah di era Pak Gubernur ini under pressure," ujar Syarif.
Syarif mengatakan, para pejabat, juga tidak mendapat dukungan moral dari Gubernur. Dalam rapat, para pejabat juga kerap tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
Syarif mengatakan, hal itu terjadi kepada Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Rustam, yang telah secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Senin, 25 April 2016, telah menjalankan setiap arahan Ahok, sapaan akrab Basuki. Namun, dalam rapat, Rustam malah diberi tuduhan macam-macam.
Syarif mengatakan, Rustam juga tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan argumennya.
"Pak Rustam melihat tidak ada kondisi yang lebih baik. Daripada terus bekerja dalam kondisi seperti ini, dia berpikir untuk mengundurkan diri," ujar Syarif.
Seperti diketahui, Rustam yang menjadi Wali Kota Jakarta Utara sejak 2 Januari 2015, telah secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri. Keputusan itu diambil setelah pada Jumat, 22 April 2016, dalam rapat penanganan banjir di Jakarta Smart City Lounge, Ahok menuduh Rustam bersekongkol dengan salah satu bakal calon Gubernur DKI, Yusril Ihza Mahendra, karena lambannya penertiban hunian liar di Jakarta Utara untuk penanganan banjir.
"Pak Wali kalau saya suruh ngusir orang itu, wah ngelesnya. Jangan-jangan satu pihak sama Yusril," ujar Ahok, Jumat.
Rustam yang langsung membantah tuduhan Ahok pada saat itu, keesokan harinya, juga mengeluarkan keluh kesah melalui status Facebook. Rustam mengeluhkan Ahok yang menurutnya tidak mengayomi bawahan, malah mengeluarkan tuduhan tak berdasar kepada dirinya.
"Tuduhan dan fitnah itu keluar dari pimpinan yang sebenarnya saya berharap memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, memotivasi, memberi semangat," tulis Rustam.
Rombak Jabatan Pejabat DKI, Sumarsono Sudah Izin Ahok
Ada 1.060 jabatan yang dipangkas.
