- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id - Pembongkaran sejumlah kios di area Terminal Depok, Jalan Margonda Raya, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Sejumlah pedagang yang tak terima dengan aksi sepihak Pemerintah Kota Depok karena dinilai bertindak arogan mengadukan kasus itu kepada Presiden Joko Widodo.
Sebabnya adalah hingga 20 bulan setelah penggusuran, sejumlah pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya di sana tidak juga mendapat kejelasan atas ganti rugi maupun relokasi.
“Kita ini hanya ingin dimanusiakan, keberadaan kami itu di sana legal. Kami menyewa kios dan kami juga memiliki surat hak guna usaha,” kata Sekretaris Ikatan Keluarga Pedagang Terminal (IKPT), Juniar Simanjuntak, kepada wartawan pada Kamis, 23 Juni 2016.
Selain belum jelasnya ganti rugi, sejumlah pedagang juga mengaku kecewa dengan sikap petugas yang dinilainya arogan saat melakukan pembongkaran pada 2014.
“Kami digusur jam tiga pagi. Kami semua tak menyangka, sebab mereka awalnya bilang hanya akan menertibkan pedagang kaki lima, bukan pedagang resmi seperti kami,” kata Juniar.
Penggusuran yang berlangsung dramatis itu melibatkan ratusan aparat gabungan dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri. Tak hanya meratakan bangunan (kios) dengan tanah, sejumlah pedagang juga mengeluhkan kerusakan barang berharga mereka saat penggusuran itu.
Selain kini tak memiliki mata pencaharian, sejumlah anak eks pedagang di Terminal Depok itu pun terancam putus sekolah. Orang tua mereka tak mampu lagi membiayai kebutuhan sekolah.
Para pedagang tak tinggal diam. Mereka terus berupaya mencari keadilan dengan mengadu ke berbagai pihak, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Namun sampai sekarang mereka belum mendapat keadilan.
Kekecewaan mereka pun memuncak karena tak anggota Dewan adalah sosok yang dahulu mereka dukung saat pemilu.
“Sebenarnya kami tidak muluk-muluk, kami hanya minta direlokasi ke Terminal jatijajar, tolong manusiakanlah kami, Pak. Kami sudah tidak punya harapan di Depok, anggota DPRD sudah melupakan kami, padahal mereka sebelum jadi kami dukung tapi begini jadinya,” kata Ketua IKPT, Badria Sirait.
Rata-rata pedagang mengaku menyewa kios dengan tarif kisaran Rp17 juta untuk 20 tahun. Namun belum habis masa sewa, kios itu telah digusur dengan alat berat.
“Kami di sana taat bayar retribusi. Kami sekarang tidak tahu harus mengadu ke mana lagi, karena di DPRD pun kami bagaikan orang yang terlupakan. Kami terpaksa mengadu kepada Presiden. Kami masih berharap ada keadilan di negeri ini. Jika tidak, biarlah saya masuk ISIS (kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah) sekalian,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, bungkam saat dikonfirmasi. Belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota.
Tahun 2014, sebagian bangunan di terminal itu dirobohkan sebagai persiapan pembangunan terminal baru. Menurut rencana, Terminal Depok akan dibuat menjadi terminal terpadu yang terintegrasi dengan Stasiun Depok Baru, yang letaknya berdekatan.
Di lahan seluas 2,5 hektare itu juga akan dibangun kawasan komersial, seperti apartemen hingga pusat perbelanjaan. Terminal terpadu itu digadang-gadang menjadi terminal berskala internasional. (ase)
