- Viva.co.id/Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Rizal Ramli mengkritik cara penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai, penggusuran ala Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh dari nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan.
"Cara yang dilakukan Ahok dengan pakai tentara dan polisi, sungguh tak manusiawi seperti zaman Orde Baru," kata Rizal Ramli usai menghadiri salat Idul Adha bersama warga Kampung Arab di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 12 September 2016.
Menurutnya, cara-cara kuno dengan pola paksa dan intimidatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah cara yang tak elok dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya.
Ia mengisahkan, tindakan represif para petugas Satpol PP yang diperbantukan oleh pihak Kepolisian dan TNI ketika menertibkan pemukiman warga padat penduduk di Kalijodo, Pasar Ikan, Jakarta Utara, Kampung Pulo, Jakarta Timur, Rawajati, Jakarta Selatan harus menjadi perhatian seluruh pejabat yang akan memimpin DKI Jakarta akan datang.
"Itu sesuatu yang tak perlu dilakukan. Ada cara-cara yang lebih elok daripada menggusur," ujarnya.
Ia membandingkan cara penggusuran Ahok dengan cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjadi wali kota Solo saat memindahkan para pedagang Pasar Klewer beberapa waktu lalu. Menurut Rizal, Jokowi memperlakukan para pedagang pasar dengan cara-cara manusiawi dengan berkomunikasi, dan merelokasi para pedagang di tempat yang layak.
Tidak hanya itu, Rizal juga membandingkan Ahok dengan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Menurut Rizal, Soekarno bernegosiasi dengan warga ketika melakukan penggusuran warga permukiman padat penduduk di Senayan untuk membangun Gelora Bung Karno (GBK).
"Ratusan keluarga saat itu diajak berdialog, negosiasi dan dibangunkan rumah di Tebet," kata mantan Menko Kemaritiman ini kepada awak media.
Ia berharap, aksi-aksi penertiban warga atau penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ke depan dilakukan dengan cara yang arif, bijaksana dan manusiawi. "Jangan lagi ada tangis dan derita," katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penertiban atau penggusuran permukiman padat penduduk di Bukit Duri Jakarta Selatan pada pekan ini. Setidaknya sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) warga Bukit Duri sudah mendapatkan Surat Peringatan (SP) kedua terkait dengan pengosongan rumah mereka. Dan rencananya Pemprov DKI akan melayangkan SP ketiga pada pekan ini untuk kemudian melakukan eksekusi penggusuran.
(mus)
