- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) lain, yang melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Balai Kota DKI, Jumat siang, tak bisa memaksa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI, mempercepat proses sejumlah laporan terkait dugaan penistaan agama yang ia lakukan.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, polisi memiliki sejumlah pertimbangan untuk memproses laporan. Prosedur itu seharusnya tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, termasuk unjuk rasa.
"Tunggu saja proses hukumnya. Ini kan negara hukum. (Di) Negara hukum kan enggak bisa paksa," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 14 Oktober 2016.
Lagi pula, Ahok yakin pihak di balik unjuk rasa adalah pihak yang sama yang mengatur unjuk rasa-unjuk rasa sebelumnya terhadapnya, seperti unjuk rasa untuk menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sumber Waras dan suap reklamasi.
Ahok mengatakan, unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menolak dia menjadi Gubernur DKI saat Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI, juga didalangi pihak yang sama.
Dengan demikian, Ahok tak khawatir jika massa, seperti ancamannya saat berorasi, akan terus melakukan unjuk rasa menuntut Bareskrim menyegerakan pemrosesan laporan.
Ahok menegaskan, Bareskrim tidak bisa dipengaruhi untuk memproses laporan tertentu. Sementara, jika massa kembali melakukan unjuk rasa, Ahok mengatakan ia sudah terbiasa diprotes melalui unjuk rasa.
"Waktu saya baru dilantik juga sama dulu (diprotes melalui unjuk rasa). Dari dulu GMJ begitu (berunjukrasa) setiap Jumat. Sampai bosen akhirnya kan?," ujar Ahok.
