Wagub Djarot: Ada Enggak Orang Waras Beternak Tikus?

Ilustrasi Tikus
Sumber :
  • img.rasset.ie

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan mekanisme Gerakan Basmi Tikus (GBT) segera rampung. Bulan depan, sayembara tikus Rp20 ribu mulai berlaku.

"Protapnya lagi disusun Asisten Pemerintahan. Mudah-mudahan bisa selesai bulan depan dan langsung jalan," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

Menurut Djarot, untuk mendapatkan insentif, warga bisa langsung mengantarkan tikus hasil tangkapan ke kantor kelurahan terdekat. Namun beberapa yang perlu dipatuhi yaitu tidak boleh berburu dengan senapan angin dan senjata api serta menggunakan racun.

Setelah mekanisme rampung disusun, Lurah diminta mensosialisasikannya hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

"Menangkapnya harus gunakan perangkap. Nanti di kelurahan dikoordinir, dihitung, baru diserahkan ke Dinas Kebersihan," kata Djarot.

Terkait adanya kemungkinan warga beternak tikus demi mencari keuntungan, Djarot menilai hal itu tidak wajar. "Ada enggak orang waras beternak tikus? Tidak ada," kata dia.

Seperti diketahui, wacana Gerakan Membasmi Tikus (GBT) itu muncul setelah Djarot melihat banyak sekali tikus berkeliaran di permukiman warga di sekitar wilayah Cakung, Jakarta Timur. Ketika itu Djarot tengah berjalan pulang, usai menunaikan Salat Jumat, pekan lalu.

Gerakan itu dibuat karena warga Jakarta harus dilindungi dari bahaya penyakit dan gigitan tikus liar. Korban gigitan sudah ada. Djarot menuturkan, yang menjadi korban gigitan tikus anak buahnya sendiri.

Pemprov DKI Gelar Mudik Gratis, Simak Cara Daftarnya dan Ini Berkas yang Harus Disiapkan

Djarot mengatakan, tikus yang akan dibayar, syaratnya hanyalah tikus-tikus yang berbadan besar dan hidup di saluran-saluran atau got di Jakarta. "Yang kita buru adalah tikus got, yang gede-gede itu loh," kata Djarot.

Menurut Djarot, jika GBT berjalan, maka bangkai-bangkai tikus hasil tangkapan warga akan dijadikan pupuk tanaman. (ase)
 

Pemprov DKI Bantah Heru Budi Instruksikan Potong Anggaran KJMU

 

 

Pemprov DKI Ungkap Penyebab 771 Orang Tak Layak Terima KJMU
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh

Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024