- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Bareskrim Polri yakin ada kerugian negara dalam penggunaan dana bantuan sosial Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015.
"Saya yakin, ada lah. Cuma dokumennya itu kan, bagian dari dokumen penyidikan yang bisa dibuka di pengadilan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Jumat 10 Februari 2017.
Ia menuturkan, penyidik sudah melakukan gelar perkara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu 8 Februari 2017. Hal itu untuk melihat seberapa besar kerugian negara tersebut.
Menurutnya, Bareskrim tetap membutuhkan audit kerugian negara dana tersebut dari BPK. Hal itu untuk menunjang pembuktian, dalam hal ini keterangan ahli.
Boy mengakui, Polri tidak bisa berdiri sendiri dalam ranah pembuktian. "Hasil gelar perkara itu juga untuk melihat, sejauh mana alat bukti keterangan ahli, berkaitan dengan adanya unsur kerugian negara. Makanya di situ ada ahli dari BPK," katanya.
Dalam perkara ini, Kepolisian telah menaikkan status perkaranya menjadi penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan tersangka perihal kasus tersebut.
Polisi sudah memeriksa Sylviana Murni yang menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Sylviana dilantik Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo.
Sylvi mengatakan, untuk dana anggaran Bansos di Kwarda DKI Jakarta yang dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6,8 miliar. Dari jumlah itu, ada sisa dana Rp801 juta dan itu sudah dikembalikan ke kas daerah.
"Ini ada bukti pengembalian kepada kas daerah sejumlah Rp801 juta sekian, ini pengembaliannya," kata Sylvi, beberapa waktu lalu. (asp)
Kata Mabes Polri Soal Anggota Polresta Manado Tewas Luka Tembak di Kepala
Seorang anggota Satuan Lali Lintas Polres Kota Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala, kemarin. Kejadiannya di Jalan Mampang Prapatan
