VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menghentikan pemasangan reklame di sepanjang titik-titik jalanan Ibu Kota. Rencana itu menyusul insiden papan reklame roboh, Sabtu, 25 Februari 2017, di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Akibat insiden tersebut satu mobil tertimpa reklame setinggi 20 meter ?itu.
"Kami sudah sampaikan, sebenarnya namanya reklame, billboard itu mau kami tebang," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana di Balai Kota, Senin, 27 Februari 2017.
Basuki yang akrab disapa Ahok ini, belum bisa memberikan sanksi atas kejadian tersebut. Namun, ia merencanakan, seluruh reklame baik itu billboard atau baliho yang dipasang di jalanan akan dihilangkan.
Kebijakan itu akan diberlakukan sembari menunggu izin bagi perusahaan reklame habis sesuai ketentuan. "Tapi kalau izinnya belum habis, ya enggak bisa. Sanksinya tindak tegas dulu . Kalau roboh tidak ada sanksi mereka," katanya.
Peristiwa papan reklame roboh tidak kali ini saja terjadi di Jakarta. Kejadian serupa terjadi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 September 2016. Saat itu, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan papan reklame roboh. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang tewas saat melintas di bawah jembatan.
Pada saat itu, Ahok mengatakan, penyebab runtuhnya papan reklame karena terpasang di jembatan. Kondisi angin kencang disertai hujan deras, membuat JPO itu tidak bisa menahan sehingga runtuh.
"Semua yang enggak benar kami bongkar. Termasuk iklan-iklan yang masih ada kontrak, kami balikin saja sudah. Ini kan La Nina ya, angin kencang akan terus dan enggak bisa diprediksi. Hujan kencang, Jakarta bahaya," kata Ahok Selasa, 27 September 2016.
Sebelumnya, Ahok juga tengah mewacanakan iklan-iklan yang menggunakan papan reklame tidak akan ada lagi di jalanan. Ia menganggap, keberadaan papan reklame di pinggir jalan membahayakan pengguna jalan. "Kami minta nanti LED yang menempel di dinding (kaca) gedung perkantoran saja," katanya. (ase)
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
