Bappenas Minta DKI Perbaiki Sistem Distribusi Air

Pembagian air bersih di Jawa Tengah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dwi Royanto

VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki sistem distribusi air bersih yang lebih merata di ibu kota. 

Kemenpora: Proses Transisi Pemerintahan Harus Diisi Gagasan Segar Anak Muda

Bambang mengatakan, Pemprov DKI perlu lebih berkonsentrasi pada hal itu agar pemakaian air tanah berkurang dan penurunan tanah (land subsidence) di Jakarta tidak parah.

Saat ini, ia mengatakan, distribusi air minum di Jakarta tidak merata. Masih banyak wilayah di ibu kota yang tidak mendapatkan distribusi air minum. 

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan 3 Provinsi Terbaik, Wujudkan Kota Berketahanan

Menurut dia, pemerataan sistem distribusi air bersih ini dapat menjadi solusi menghadapi banjir. Selain nantinya juga akan dibangun tanggul laut 20 kilometer (km) di beberapa titik kritis Jakarta, di wilayah barat, tengah, dan utara. 

"Ini kan strategi pertahanan Jakarta terhadap banjir dari laut (rob). Mudah-mudahan ini bisa perpanjang, perkuat (struktur tanah). Meskipun nantinya dibangun tanggul pantai yang di titik kritis, tidak seluruh pantai ditanggul, akan kami bangun sebagai fokus pertama," ujar Bambang di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Buka Musrenbangnas 2024, Jokowi Ingatkan Pemerintah Daerah Harus Seirama dengan Pusat

Saat ini, menurut Bambang, pembangunan tanggul laut dan perbaikan sistem distribusi air bersih untuk mengatasi penurunan permukaan air tanah, masih menjadi hal yang sering diperdebatkan. 

"Suatu saat Jakarta akan perlu tanggul laut. Jakarta tenggelam karena permukaan air tanahnya turun. Mungkin benar. Pertanyaannya, kapan? Kemudian, kalau kita upayakan lebih untuk jaga pengambilan air tanah, bisa enggak kita tahan laju itu (penurunan tanah)?" ujarnya. (art)

Ilustrasi kemiskinan.

PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024

Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.

img_title
VIVA.co.id
15 Mei 2024