- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap rencana pemindahan ibu kota RI dikaji secara matang. Sebab, tidak hanya memindahkan kantor kepresidenan, tapi juga kantor kementerian dan kedutaan.
"Pemindahan ibu kota itu tidak sederhana, harus dipersiapkan secara matang," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.
Kendati demikian, Djarot menyebut perihal pemindahan ibu kota merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta belum diajak berdialog soal rencana tersebut.
"Pemindahan ibu kota itu urusan pemerintah pusat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil tak memungkiri bahwa perlu adanya pertimbangan yang matang terkait dengan pemilihan daerah sebagai ibu kota baru. Sebab, daerah tersebut nantinya akan selamanya menjadi pusat ibu kota.
Rencana awal, pemerintah akan menentukan lokasi akhir ibu kota baru pada 2018. Pemilihan lokasi tersebut, nantinya akan tetap berlandaskan pada hasil kajian yang dilakukan, serta pertimbangan dari Presiden Joko Widodo selaku eksekutor utama.
"Kami masih cari alternatif-alternatif di samping Palangkaraya. Tempat yang paling suitable dan yang paling bagus," kata Sofyan saat ditemui di Kompleks Kepresidenan.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana untuk pemindahan ibu kota tidak akan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pun akan membuat skema yang memudahkan swasta untuk ikut menggarap rencana itu.
