- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyetujui usulan DPRD yang meminta kenaikan tunjangan operasional. Menurut dia, usulan itu hanya mengakomodir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Hanya saja, tidak semua usulan itu dipenuhi, seperti permintaan satu staf ahli bagi setiap anggota dewan.
"Eksekutif pada prinsipnya mendukung untuk disesuaikan dan sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta," kata Djarot saat Rapat Rapipurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Juli 2017.
Djarot mengatakan, kenaikan tunjangan operasional ini akan dimasukkan dalam APBD - Perubahan 2017. Namun, ia mengisyaratkan, tunjangan bagi DPRD turut diikuti penarikan fasilitas mobil dinas.
Alasannya, tunjangan transportasi akan diberikan kepada seluruh anggota dewan karena mengikuti penetapan aturan pemerintah pusat.
"Di dalam PP disebutkan bahwa yang mendapatkan mobil atau kendaraan dinas jabatan hanya pimpinan, anggota tidak. Padahal semua anggota DPRD mendapatkan," kata dia.
Aturan pusat itu juga tidak memuat penambahan fasilitas staf pribadi. Staf ahli atau kelompok pakar bisa saja jadi alat penunjang kinerja dewan.
"Jadi tidak boleh satu anggota dewan punya satu staf ahli. Jadi semuanya sesuai dengan PP. Mengacu saja ke situ. Ada hitungannya untuk tim ahli di fraksi, ada kelompok pakar, ada tenaga ahli untuk alat kelengkapan dewan. Tapi untuk anggota itu tidak ya,” kata dia. (ase)
Hakim Anwar Usman Ikut Tangani 97 Sengketa Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menangani 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024 dalam tiga panel hakim.
