- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Pelaksanaan sidang paripurna istimewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, diinformasikan akan digelar hari ini, Rabu, 18 Oktober 2017. Tapi sidang tidak terlaksana karena DPRD DKI ternyata belum mengagendakan.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, sidang yang telah dijadwalkan ternyata belum diagendakan secara resmi, sehingga waktu pelaksanaanya batal. Lulung bahkan curiga, sidang terkesan tidak mau dilaksanakan.
Lulung menjelaskan, hal itu disebebakan karena Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi belum juga mengagendakan pembahasan mengenai rencana pelaksanaan sidang kepada pimpinan lainnya.
"Pimpinan (Ketua) Dewan ini tidak pernah membahas soal ini kepada pimpinan yang lain (wakil ketua). Dia mau sendiri, mau dirinya sendiri. Ya kami diajak dong bicara soal ini," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih.
Menurut Lulung, agenda paripurna mendengarkan pidato oleh Gubernur harusnya mengacu pada Surat Edaran (SE) nomor SE.162/3484/OTDA tentang Pidato Sambutan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada sidang paripurna DPRD.
Edaran itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono tertanggal 10 Mei 2017.
Lulung menduga, Prasetio masih menyimpan ego politiknya sewaktu Pilkada DKI karena tak terima calon yang diusungnya kalah.
Posisi Prasetio sebagai mantan Ketua Tim Pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat disebut menjadi muara belum diwacanakan paripurna tersebut.
"Dia (Prasetio) enggak sadar kalau ini adalah yang terpilih gubernur Jakarta, coba kalau yang terpilih orang dia? Dia bikin (acara) besar-besaran," kata Lulung.
Sementara itu, Prasetio menjelaskan, bahwa agenda mendengarkan pidato Anies Baswedan di sidang paripurna istimewa merupakan hal yang tidak wajib dilakukan di depan anggota dan pimpinan dewan setelah dilantik.
Menurutnya, Anies-Sandi lebih baik langsung bekerja merealisasikan janjinya dibanding menunggu paripurna.
Apalagi kata politikus PDI Perjuangan itu, agenda paripurna istimewa tidak dilaksanakan sewaktu gubernur sebelumnya setelah resmi dilantik.
"Pada saat Ahok dilantik Presiden ada paripurna istimewa? Djarot dilantik presiden, ada paripurna istimewa? Sudah lah kerja saja. Saya kepingin kita saling menghargai, kerja saja sudah. Dia sudah jadi gubernur dan wakil gubenur," kata Prasetio. (ase)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
