- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA – Belum lama ini Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala merilis hasil investigasi tentang adanya persekongkolan antara petugas Satpol PP DKI dengan preman untuk menarik pungutan liar dari pedagang kaki lima di sejumlah pusat keramaian di Jakarta.
Ada enam wilayah yang diinvestigasi Ombudsman, salah satunya, ialah kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kedekatan ini mengindikasikan adanya kerja sama atau tindak persekongkolan antara preman dan oknum Satpol PP yang mendapatkan keuntungan dan iuran pedagang tiap bulannya," kata Adrianus, belum lama ini.
Benarkah di Pasar Tanah Abang banyak preman?
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, tak ada preman yang bercokol dan menguasai Pasar Tanah Abang. Bahkan, klaimnya tak pernah ada kejadian perampokan di kawasan tersebut.
"Enggak ada preman di situ. Ada enggak kejadian perampokan di situ? Enggak ada. Kalau pencopetan satu, dua kasus kan di Pasar Senen misalnya juga ada," kata Lulung.
Menurut Lulung, banyaknya PKL yang menghuni kawasan terlarang di Pasar Tanah karena konsep penertiban yang lama tak efektif dilakukan.
"Saya ingin serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja, PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan itu semua aspek," kata Lulung di kediaman ketua DPRD, Jakarta, Senin 6 November 2017.
Menurutnya, ke depan PKL di Tanah Abang harus direlokasi ke tempat khusus. Ada banyak titik di Tanah Abang yang bisa disediakan Pemprov DKI di tempat itu.
"Penataan PKL kita harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya," ujarnya.
Baca: Satpol PP DKI dan Preman Sekongkol Tarik Pungli PKL
