- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
VIVA – Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan Jakarta menempati posisi teratas sebagai kota paling bersih dalam Indeks Persepsi Korupsi 2017 dari kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko, usai audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, di Balai Kota, Rabu 20 Desember 2017. "Jadi kami menyampaikan bahwa Jakarta dalam survei kami paling atas posisinya," kata Dadang.
Dadang mengatakan, DKI Jakarta dianggap paling bersih dalam pemberantasan korupsi di antara 12 kota besar lainnya di Indonesia. Survei ini dilakukan selama 2 tahun, 2016 sampai 2017, dengan sampel di Jakarta Utara.
Namun, ada sejumlah catatan dan masukan yang diberikan oleh TII kepada Gubernur DKI Jakarta agar bisa tetap mempertahankan atau meningkatkan prestasi itu.
Sejumlah masukan untuk Pemprov DKI Jakarta di antaranya terkait sektor usaha. Sebab, responden utama dalam survei ini yakni sektor usaha. "Jadi tentu pembenahan di tata kelola perizinan, pengadaan. Pembenahan itu punya potensi besar untuk meningkatkan skor atau mencegah korupsinya kan lebih efektif," ujar Dadang.
Data tersebut diambil pada 2017. Itu berarti, menurut Dadang, tugas gubernur yang sekarang minimal mempertahankan atau meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.
Pertahankan Transparansi
Hal penting yang juga menjadi masukan TII kepada Gubernur DKI Jakarta, yakni menyangkut transparansi, baik transparansi tata kelola pemerintahan maupun anggaran. "Itu harus dijaga, jangan sampai mundur. Karena dengan transparansi orang bisa mengkritisi, mengawasi, memberi usul," lanjut dia.
Bagi Dadang, "Yang paling penting mempertahankan transparansi tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta. Itu pilar penting untuk bisa mencapai kondisi-kondisi lain untuk mencegah korupsi."
Dalam survei TII untuk menentukan indeks persepsi korupsi, setidaknya ada 6 dimensi utama yang dinilai dan dilihat. Di antaranya, prevalensi, efektivitas pemberantasan korupsi dan persaingan usaha.
"Banyak yang kami lihat. Prevalensinya, lalu efektivitas pemberantasan korupsinya kemudian juga persaingan usaha. Karena perspektifnya pengusaha ya. Ada 6 dimensi yang kami lihat di situ," ujarnya. (ren)
Pemprov DKI Buka Posko Layani PPDB 2024 untuk Cegah Jual Beli Kursi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan memastikan jual beli kursi melalui orang dalam tidak terjadi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
