- ANTARA/Reno Esnir
VIVA – Pemerintah Kota Tangerang memprotes kebijakan PT Kereta Api Indonesia yang mengurangi jadwal kereta rel listrik (KRL) jalur Tangerang-Duri, sebagai dampak pengoperasian kereta Bandara Soekarno-Hatta.
Pemerintah Tangerang mengkhawatirkan pengurangan jumlah perjalanan KRL lintas Tangerang-Duri itu dapat memicu masyarakat kembali pada kendaraan pribadi, sementara mereka selama ini mengandalkan KRL. Kalau itu terjadi, akan menambah kemacetan di sejumlah jalan utama di Tangerang.
“Kalau (KRL) dia berkurang, artinya orang akan kembali ke transportasi pribadi atau (angkutan berbasis aplikasi) online, sehingga membuat kemacetan di sepanjang Jalan Daan Mogot," kata Wali Kota Arief R Wismansyah di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 2 Januari 2018.
Masyarakat Tangerang, kata Wali Kota, memang menyambut baik pengoperasian kereta bandara, terutama karena sarana baru transportasi publik itu berhenti di Stasiun Batuceper. Masyarakat setempat pun dapat mengakses kereta itu.
Masalahnya, keberadaan kereta bandara berdampak pada pengurangan perjalanan KRL yang semula 90 perjalanan menjadi hanya 73 perjalanan. Kebijakan itu dikhawatirkan mengurangi pula jumlah masyarakat pengguna KRL yang selama ini mencapai 27 ribu orang per hari, khusus lintas Tangerang-Duri saja.
Jumlah itu, menurut Wali Kota, menunjukkan betapa tinggi antusiasme masyarakat pada transportasi publik KRL yang dianggap efektif dan efisien daripada mobil pribadi.
Wali Kota mengaku sudah menyampaikan keberatan itu kepada PT KAI dan pemerintah pusat awal Desember 2017, begitu kereta bandara diuji coba dan disosialisasikan kebijakan pengurangan perjalanan KRL. Namun Pemerintah Kota belum mendapatkan solusi yang baik sebagai kebijakan kompensasinya.
“Kami sangat berharap pemerintah pusat dan daerah bisa duduk bersama berinovasi dan memberi solusi-solusi terkait transportasi massal yang bisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan dampak lain," ujar Wali Kota. (ren)
