- Bayu Nugraha
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut lama jabatan penjabat gubernur untuk Provinsi Jawa Barat tak sampai dua pekan.
Atas itu, ia tetap kukuh akan menempatkan penjabat gubernur di daerah itu. "Enggak ada masalah. Ini tahun politik saya harus konsisten bahwa ini semua sesuai aturan yang saya yakini," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah berencana akan menempatkan dua perwira Polri sebagai penjabat gubernur. Sementara ini muncul opsi untuk wilayah Jawa Barat dan Sumatra Utara.
Kedua perwira itu yakni Asisten Kapolri Bidang Operasi Polri Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Kadivpropam Polri Irjen Pol Martuani Sormin Siregar.
Baca Juga:
- Polemik Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur di Pilkada
- Ahli Hukum: Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur Inkonstitusional
Iriawan kabarnya akan diletakkan di Jawa Barat menggantikan Gubernur Ahmad Heryawan yang purnatugas pada 13 Juni 2018. Sementara Martuani untuk Sumatra Utara yang menggantikan Tengku Erry Nuradi yang berakhir jabatannya pada 17 Juni 2018.
"Soal ada perbedaan ya saya menghargai. Tapi kunci terakhir nanti pada Pak Mensetneg, yang akan menyampaikan ke Pak Presiden dan mengeluarkan Keppresnya. Saya taat nurut instruksi," kata Tjahjo.
Ada 10 Daerah
Tjaho menyebutkan, meski ada 17 provinsi di Indonesia yang kini menyelenggarakan pemilihan gubernur, namun tak semuanya akan ditempatkan penjabat sementara.
Sebab, hanya ada 10 daerah saja yang telah dipastikan gubernurnya tidak kembali mencalonkan diri kembali.
"Sumut (Sumatra Utara) Juni selesai, Sumsel (Sumatra Selatan), Sulsel (Sulawesi Selatan), Jatim (Jawa Timur). Bali, NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB (Nusa Tenggara Barat) semua enggak maju lagi," katanya. (ase)
Ancaman Heru Budi Buat Ketua RT di Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapat informasi bahwa ada oknum Ketua RT yang menerima setoran dari juru parkir (jukir) liar saat Tim Gabungan Di
