- VIVA/Dani Randi
VIVA – Empat ratus guru honorer berunjuk rasa di depan halaman kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh pada Rabu 28 Februari 2018. Guru-guru yang telah bekerja puluhan tahun itu menuntut pemerintah memperhatikan nasib mereka.
Tuntutan utama mereka ialah, agar pemerintah pusat segera menerbitkan surat keputusan nomor induk pegawai (NIP). Sebab, mereka mengklaim sudah sejak 2013, lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional pada Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetapi, NIP sebagai bukti keabsahan mereka menjadi pegawai belum diterbitkan.
“Kami sudah diseleksi sejak 2013 lalu. Tetapi, SK dan NIP kami hingga kini belum juga keluar. Kalau tahu begitu, kenapa menteri mengadakan seleksi?” kata Cut Aklima, koordinator aksi Asosiasi Guru Aceh, dalam demonstrasi itu.
Ratusan guru itu, kata Aklima, sudah sangat lama mengajar. Apalagi, kepastian pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil belum juga ada kejelasan.
Aklima dan beberapa perwakilan guru sudah bertemu Gubernur Irwandi Yusuf. Mereka juga membuat surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi aspirasi dan keluhan para guru. "Agar beliau melihat betapa menderitanya guru di Aceh, tanpa kesejahteraan, ditambah dengan persoalan ini,” katanya.
Gubernur telah menerima semua berkas dan nama-nama guru honorer yang akan disampaikan kepada Menteri PAN-RB. Gubernur berjanji juga menyampaikan langsung aspirasi para guru itu kepada Menteri.
"Besok Gubernur langsung yang mengantarkan berkas guru ke Menpan (Menteri PAN-RB),” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, saat dikonfirmasi wartawan.
Gubernur, kata Mulyadi, akan mengupayakan semua yang menjadi hak guru. Sebab, guru yang telah lulus Panitia Seleksi Nasional itu berulang kali mengisi berkas, tetapi tidak ada kelanjutannya. “Gubernur merasa (nasib para guru) ini tidak pantas digantung oleh Menpan.”
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap partai yang tergabung dalam koalisi perubahan pada Pilpres 2024 lalu berlanjut hingga ke Pilkada Aceh.
