- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Presiden Joko Widodo akan kembali melantik Unit Kerja Presiden atau UKP Pancasila yang kini naik tingkat menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, disingkat BPIP, Kamis besok, 22 Maret 2018. Dengan dinaikannya menjadi badan, maka posisinya menjadi setara kementerian.
Anggota Dewan Pengarah, Said Aqil Siraj usai bertemu Presiden Jokowi mengatakan, pelantikan akan digelar besok. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tetap menjadi ketuanya.
"Tetap Bu Megawati (ketua dewan pengarah BPIP). Tidak ada perubahan. Jadi, badan setingkat menteri. Akibat dari perubahan ini jadi panjang lho. Ada anggaran dan lainnya. Dan selamanya, kecuali dibubarkan. Kalau unit kan, tergantung Presiden," kata Said Aqil di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.
Selain Said Aqil, beberapa nama yang ada di dewan pengarah seperti Syafii Maarif dan Try Sutrisno. Sementara itu, Kepala BPIP adalah Yudi Latif.
Ketua Umum PBNU itu mengatakan, dengan naik tingkatnya UKP PIP menjadi badan (BPIP), maka tugas berat sudah menanti. Hal yang pertama ingin pihaknya lakukan, adalah membuat semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Itu dilandaskan pemikiran, bahwa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sering tidak se-visi. Maka diperlukan GBHN untuk mengaturnya. GBHN berlaku sejak era Orde Baru.
"Kalau visi misi harus sama dari pusat sampai ke bawah. Dari Presiden sampai Bupati/Walikota. Visi misi harus satu. Ini, karena tidak ada GBHN," katanya.
Hasto PDIP Klaim Angket Belum Bergulir Bukan Tunggu Intruksi Megawati tapi Banyak Tekanan
PDIP yang bersuara kencang soal hak angket kecurangan Pemilu 2024 seperti maju mundur tak jelas arahnya.
