- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Malang bingung gara-gara dua dari tiga calon wali kota menjadi tersangka korupsi dan sekarang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab semua pasangan calon diagendakan mengikuti debat kandidat pada 7 April 2018.
Dua calon yang ditahan adalah Mochamad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban. Mochamad Anton berpasangan dengan Syamsul Mahmud yang diusung PKB, Gerindra, dan PKS. Sementara itu, Ya'qud Ananda Gudban pasangan Ahmad Wanedi diusung PDIP, PPP, Hanura, PAN, dan Nasdem.
Anton dan Ananda Gudban ditahan oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka perkara suap APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 pada Selasa, 27 Maret 2018. Keduanya ditahan selama 20 hari dan jika masih diperlukan masa penahanan akan diperpanjang.
KPU memanggil semua tim pemenangan pada Kamis, 29 Maret 2018. Tim masing-masing pasangan mempertanyakan mekanisme debat kandidat jika hanya dihadiri calon wakil wali kota.
"Jika memungkinkan, KPU Kota Malang akan minta izin KPK agar yang ditahan bisa ikut debat kandidat," kata Zaenuddin, ketua KPU Kota Malang.
KPU Kota Malang akan lebih dulu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Pusat serta KPK untuk membahas izin calon mengikuti debat kandidat.
"Konsultasi ke KPK terkait kepastian calon apakah bisa ikut debat kandidat. Terakhir kami akan rapat pleno untuk memutuskan kepastian jadwal dan mekanisme debat sebelum tanggal 7 (April)," ujar Zaenuddin.
Sesuai peraturan KPU, debat publik wajib diikuti semua pasangan calon sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jika pasangan calon menolak ikut debat, mereka akan disanksi dengan diumumkan kepada publik.
Jika memang terpaksa tak dapat ikut debat, misalnya, karena sakit harus dibuktikan dengan surat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. "Jika hanya diikuti wakil saja, itu sebuah risiko; tapi kalau ada yang menolak hadir, akan terkena sanksi," kata Zaenuddin.
