Wantimpres Ajak Calon Pendidik Perangi Hoax
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVA – Maraknya informasi bohong alias hoax menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 menjadi persoalan. Hal ini juga menjadi perhatian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal (Purn) Agum Gumelar.
Agum melihat meraknya hoax saat ini memunculkan intoleransi. Penggunaan media sosial meningkat namun disalahgunakan dalam penyebaran ujaran kebencian terhadap pihak tertentu.
"Media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Tapi, ini sebaliknya dipakai sebagai alat propaganda politik untuk menjatuhkan individu atau kelompok lain," kata Agum saat menjadi keynote speaker di Universitas Negeri Jakarta yang dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 29 Maret 2018.
Bagi dia, hoax bisa dibantu dengan peran dari dunia pendidikan. Ia melihat kalangan pendidik seperti calon guru bisa membantu mengarahkan mengelola media sosial untuk menjaga toleransi.
“Ini menjadi tantangan bagaimana calon pendidik bisa bantu mengelola media sosial untuk mewujudkan kebaikan dan perdamaian demi menjaga toleransi di masyarakat,” lanjut mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Kemudian, ia menambahkan dunia pendidikan dengan peran tenaga pendidik bisa menjadi salah satu cara strategi enyebarkan nilai peradaban dan perdamaian. Terobosannya, kata dia, bisa dengan contoh memperkenalkan narasi ajaran Islam kepada calon pendidik.
Agum berpendapat narasi perdamaian berasal dari prinsip Islam yang punya makna nilai perdamaian. Kata dia, dalam kitab suci Alquran juga menyinggung tentang perdamaian.
Menurutnya, dalam tradisi Islam dalam sejarah Nabi dan Sahabat yang dijadikan teladan dalam berperilaku damai.
“Sebagai calon pendidik, kalian harus mampu implementasikan nilai-nilai perdamaian dalam Alquran. Mampu juga menauladani Nabi Muhammad SAW sebagai juru damai di bumi,” ujar Agum.
Ditunjuk jadi Wantimpres, Agum Gumelar: Ini Bagus agar Presiden Ambil Langkah Terukur
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar yakin bahwa pihaknya bisa memberikan saran dan membantu langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
