DPR Minta Segera Dipilih Ketua Baru KPPU

Ilustrasi Sidang KPPU.
Sumber :
  • www.telkomsel.com

VIVA – Komisi VI DPR sudah menetapkan sembilan nama yang lolos sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018-2023. Sembilan komisioner ini telah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test secara tertutup, beberapa hari lalu.

KPPU Beberkan Alasan Jakpro Tak Kena Denda di Kasus Persekongkolan Revitalisasi TIM

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto meminta agar segera dilakukan pemilihan ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurutnya, hal ini penting mengingat peran KPPU.

"Ketua KPPU diperlukan dengan figur ketua yang matang dan mutlak berpengalaman," kata Darmadi, dalam keterangannya, Rabu, 25 April 2018.

KPPU Siap Hadapi Banding Jakpro soal Kongkalikong Revitalisasi Proyek TIM

Darmadi mengingatkan, apalagi saat ini memasuki tahun politik. Menurutnya, jika figur ketua KPPU belum berpengalaman dalam masalah internal dan eksternal akan menjadi perhatian. Kata dia, ketua KPPU diibaratkan merangkap juru bicara.

"Salah ngomong dikit saja bisa buat situasi yang tidak kondusif bagi pelaku usaha. Yang jadi ketua harus ekstra hati-hati, statement-statement ketua KPPU mesti terkontrol, terukur," tutur Darmadi.

KPPU Soroti Dugaan Monopoli Tower BTS di Bali

Kemudian, Darmadi menyebut perlunya kriteria ketua KPPU harus paham materi yang dikerjakan para komisioner KPPU periode 2012-2017. "Ini harus paham dan bisa dipelajari untuk keberlanjutannya," ujarnya.

Sebelumnya, mengacu fit and proper test di Komisi VI DPR, ada sembilan nama komisioner KPPU yang terpilih. Salah satu nama yang terpilih adalah Komisioner KPPU incumbent Chandra Setiawan.

Selain Chandra, ada Afif Hasbullah, Dinni Melanie, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Harry Agustanto, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, dan Yudi Hidayat.

Dijadwalkan, sembilan komisioner KPPU ini akan dibawa dalam forum rapat paripurna DPR Kamis, 26 April 2018 untuk disahkan. Usai disahkan DPR lewat paripurna, selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya