- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA – Fraksi Gerindra menjadi pengusul Panitia Khusus (pansus) angket Tenaga Kerja Asing (TKA). Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Anggota Komisi III DPR yang berasal dari fraksi Gerindra menandatangani usulan pansus tersebut.
"Proses ini tentu akan melalui beberapa tahap. Ini tahap pengusulan dengan minimal dua fraksi dan 25 orang yang dimulai oleh saya dan rekan saya Romo Syafii," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis 26 April 2018.
Ia menjelaskan TKA mengganggu dari aspek politik dan keamanan. Kemudian dari sisi ekonomi tentu saja merebut jatah pekerja lokal yang sedang susah-susahnya mencari lapangan pekerjaan.
"Dari sisi politik kita mengetahui ini juga bisa mengubah suatu konfigurasi tertentu dan bisa menyalahgunakan ini untuk kepentingan-kepentingan elektoral. Dari sisi keamanan kita juga lihat banyaknya kasus-kasus terutama yang paling ekstrem bisa menembus Halim Perdanakusuma dan menggali-gali di instalansi militer itu tanpa izin. Jadi negara ini seperti negeri antah berantah tak bertuan," kata Fadli.
Ia menegaskan pansus angket TKA ini diperlukan untuk mendalami, menganalisis dan mencari tahu bagaimana cara kerja pemerintah dalam melindungi tenaga kerja lokal.
"Dalam melihat TKA yang masuk bagaimana proses pendataannya. Bagaimana kok datanya bisa berbeda-beda antara satu institusi dengan institusi lainnya," kata Fadli.
Ia mengakui memang masih perlu lobi agar pansus ini terbentuk. Sehingga bisa dilihat keberpihakan pada tenaga kerja lokal. Ia berharap semua mendukung pansus ini.
"Karena dianggap perpres nomor 20/2018 ini memberikan suatu karpet merah bagi TKA dan makin merajalela di Indonesia termasuk buruh-buruh kasar. Kalau skilled worker kita bisa pahami. Tapi banyak buruh-buruh kasar yang mengambil jatah lapangan pekerja kita. Sehingga, diharapkan pansus ini bisa mendalami menganalisis dan memeriksa apakah perpres ini berpotensi melanggar UU atau tidak," kata Fadli.
Ia mengatakan nantinya usulan tanda tangan ini akan disebarkan ke fraksi. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan disebut akan ikut menandatangani usulan ini juga.
"Ini pansus adalah hak DPR untuk memeriksa. Katanya kita pengen DPR bekerja maksimal, berarti haknya harus digunakan. Dalam masa periode ini kalau tak salah baru ada dua pansus. Pansus pelindo dan KPK. Pansus TKA saya rasa sudah menjadi perhatian publik yang luar biasa," kata Fadli.
Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kemnaker Ajak Jepang Investasi Pelatihan Bahasa
Kemnaker mengajak pemberi kerja Jepang untuk berinvestasi dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi kandidat SSW Indonesia.
